KPK Sebut Pj Kepala Daerah Tak Berkontribusi Perbaiki Tata Kelola Pemda

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut penjabat (Pj) tidak memberikan kontribusi atas perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Klaim itu didasari data hasil survei penilaian integritas (SPI) pada 2024.

"Kalau dites secara statistik, penjabat itu tidak berpengaruh untuk perbaikan tata kelola di daerah," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan di Jakarta, Sabtu, 25 Januari 2025.

Pahala mengatakan, SPI memotret perilaku rasuah dalam 508 instansi pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan data yang didapat, konsep Pj tidak memperbaiki skor SPI maupun penilaian responden yang merupakan pegawai instansi tersebut.

KPK mengaku bingung dengan kerja Pj yang tidak memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah. Padahal para Pj dinilai tidak butuh modal politik untuk mendapatkan jabatan.

"Artinya, kalau dia jadi pejabat, harusnya dia tidak terbeban untuk ngumpulin duit," ujar Pahala.

Pahala justru menilai Pj malah membuat tata kelola pemerintahan daerah menurun. Contohnya di Jakarta. "Jadi, harusnya SPI-nya membaik. Tapi, kita lihat enggak begitu, penjabat itu ternyata enggak ada pengaruhnya buat SPI. Ada beberapa daerah misalnya DKI, ya, itu turun," ucap Pahala.
 

Baca juga: Paulus Tannos Momentum KPK Review Ulang Kasus Korupsi e-KTP

Menurut Pahala, Pj seharusnya bisa memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah saat menjabat. Sebab, mereka kerja dalam hitungan tahun, bukan bulan.

Sebelumnya, KPK memaparkan hasil SPI periode 2024. Hasilnya, nilai indeks integritas nasional (IIN) meningkat dari tahun sebelumnya.

"Hasil daripada SPI untuk tahun 2024 ini, indeks integritas nasional atau IIN berada di angka 71,53. Angka ini mengalami kenaikan 0,56 poin dari tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya adalah 70,97," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 22 Januari 2025.

Setyo mengatakan kenaikan angka itu merupakan harapan baik bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Dia minta semua pihak terus meningkatkan kesadarannya akan pentingnya sikap antirasuah.

Menurut Setyo, KPK tidak bisa sendiri memberantas korupsi untuk meningkatkan skor SPI. Semua pihak baik dari kalangan pemerintah, legislator, sampai masyarakat diminta turun tangan ikut meningkatkan skor SPI setiap tahunnya.