Kasus Suap Jalan, KPK Mendalami Proyek yang Dikerjakan Tersangka di Madina

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa delapan saksi untuk mendalami kasus suap dalam pengerjaan proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut), pada Kamis, 17 Juli 2025. Mereka diminta menjelaskan proyek-proyek yang dikerjakan tersangka dalam kasus ini, di wilayah Mandailing Natal (Madina).

“Penyidik mendalami proyek-proyek yang diperoleh oleh tersangka di Kabupaten Madina, dan di Dinas PUPR Provinsi,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Jumat, 18 Juli 2025.

Budi mengatakan, satu diantara delapan saksi itu yakni eks Kadis PUPR Sumut Mulyono. Tujuh orang sisanya berinisial W, RL, SG, AJ, AMH, AA, dan M.

“Pemeriksaan dilakukan di Kantor BPKP Perwakilan Medan,” ujar Budi.
 

Baca juga:  Kasus Suap Proyek Jalan di Sumut, KPK Panggil Kajari Mandailing Natal

KPK enggan memerinci tersangka yang hasil proyeknya dipantau penyidik. Menurut Budi, pekerjaan yang didapatkan tidak melulu pakai perusahaan yang sama.

“Baik yang menggunakan perusahaannya sendiri, ataupun yang menggunakan bendera lain,” ucap Budi.

KPK menetapkan lima tersangka atas OTT di Sumut. Mereka yakni Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut Topan Obaja Putra Ginting (TOP), Kepala UPTD Gn Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut Rasuli Efendi Siregar (RES), PPK pada Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut Heliyanto (HEL), Direktur Utama PT DNG M Akhirun Efendi Siregar (KIR), dan Direktur PT RN M Rayhan Dalusmi Pilang (RAY).

KPK menyita Rp231 juta dalam OTT di Sumut. Namun, uang itu cuma sisa atas pembagian dana yang sudah terjadi.

Dalam kasus ini, tersangka pemberi menjanjikan suap 10 sampai 20 persen dari nilai proyek yang diberikan yakni sebesar Rp231,8 miliar. KPK menduga dana yang disiapkan untuk menyuap mencapai Rp46 miliar.