Stok Pangan Terjaga, Titiek: Penopang di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

Jakarta: Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) mengapresiasi stok pangan terjaga di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini dinilai penting untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi.

"Ketahanan stok ini menjadi penopang utama stabilitas nasional, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi dan krisis pangan global," kata Titiek melalui keterangan tertulis, Jumat, 14 November 2025.
 

Titiek mengatakan capaian ini merupakan hasil konsistensi kebijakan Presiden Prabowo. Karena sejak Oktober 2024 menetapkan swasembada pangan, khususnya beras, jagung, dan komoditas strategis sebagai prioritas nasional.

”Pemerintahan tahun pertama Bapak Presiden Prabowo Subianto sejak dilantik 20 Oktober 2024, telah memperlihatkan keseriusannya dalam bidang swasembada pangan. Kita mengapresiasi banyak langkah yang telah dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo,” kata Titiek.

Titiek mencermati data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa pemerintah akan berhasil menghentikan impor beras sepenuhnya pada 2025. Menurut dia, upaya ini sebuah pencapaian penting mengingat pada 2023–2024 impor beras kumulatif mencapai lebih dari 7,5 juta ton. 

“Langkah ini memberikan dampak ekonomi, sosial, ketahanan nasional, serta lingkungan yang terukur dan signifikan,” ujar Titiek.

Politikus Partai Gerindra itu mengutip data BPS terkait produksi beras Januari–Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton. Angka ini meningkat 4,15 juta ton atau 13,54 persen dibandingkan 2024. 

“Pencapaian ini merupakan buah dari gotong royong petani serta keberpihakan kebijakan pemerintah pada sektor pangan melalui penyediaan sarana, akses teknologi, dan perbaikan manajemen produksi,” ujar Titiek.


Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto (tengah). Foto: Dok. Istimewa.

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, menegaskan bahwa keberhasilan sektor pangan ini harus dijaga keberlanjutannya. Yakni, dengan memperkuat koordinasi, memperluas teknologi pertanian modern, serta meningkatkan ketahanan pangan jangka panjang. 

"Komisi IV berkomitmen mendukung kebijakan dan regulasi yang memperkuat kedaulatan pangan nasional, serta mengapresiasi Kementerian Pertanian beserta tim yang telah bekerja keras merealisasikan gagasan besar Presiden Prabowo Subianto pada sektor pangan," ujar Alex.

Selain itu, dia menilai reformasi distribusi pupuk yang dilakukan pemerintah sebagai langkah strategis. Simplifikasi alur distribusi disertai penurunan harga pupuk sebesar 20 persen telah menekan biaya produksi petani dan memperkuat arah pembangunan pertanian berkelanjutan.

“Pemerintah menunjukkan keberpihakan yang konsisten kepada petani kecil dan menengah,” kata Alex.