Harga Masih di Bawah HPP, Bulog Didesak Segera Serap Gabah Petani

Jakarta: Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan meminta Perum Bulog untuk segera menyerap gabah kering panen (GKP) dari para petani sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Sebab, harga GKP di sejumlah daerah masih di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu Rp6.500 per kilogram.

"Perum Bulog harus segera turun, menyerap dan membeli gabah petani sesuai HPP. Jangan sampai pada panen raya dari Februari hingga April 2025 petani belum merasakan HPP gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram (kg)," kata Yohan melalui keterangan tertulis, Kamis, 6 Februari 2025.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan pembelian GKP yang sesuai HPP terjadi di tujuh provinsi. Hal itu berdasarkan data dari Badan Pangan Nasional.

Adapun ketujuh provinsi yang dimaksud yaitu  NTT, Sumatra Barat, Sulawesi Barat, Aceh, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Barat. 

Sementara itu, harga pembelian GKP di bawah HPP terjadi di 10 provinsi. Yakni, Jawa Tengah Rp 6.412/kg, Nusa Tenggara Barat Rp 6.400/kg, Kalimantan Tengah Rp 6.400/kg, Jambi Rp 6.336/kg, Yogyakarya Rp 6.320/kg, Sumatera Utara Rp 6.252/kg, Banten Rp 6.243/kg, Bali Rp 6.100/kg, Sulawesi Tenggara Rp 6.000/kg dan Sumatera Selatan Rp 5.558/kg.
 

Baca juga: Ingatkan Pengusaha Penggilingan Padi Bandel, Presiden Prabowo: Negara Akan Ambil Alih

"Pembelian di bawah HPP ini karena penyerapan oleh pihak swasta, seperti pabrik penggilingan padi. Karena itu, Bulog harus turun tangan, membeli gabah petani sesuai HPP," ungkap dia.

Dia mengatakan pemerintah telah menyediakan dana sebesar Rp 39 triliun untuk Perum Bulog melakukan pengadaan gabah dalam negeri pada 2025. Anggaran tersebut dinilai cukup menyerap hasil panen petani.

"Anggaran tersebut kami rasa sangat cukup bagi Perum Bulog untuk menyerap sebanyak 3 juta ton gabah selama panen raya pada awal tahun ini," ucap Yohan.

Selain itu, Yohan mendukung imbauan Presiden Prabowo Subianto agar pabrik penggilingan membeli harga GKP sesuai HPP. Imbauan tersebut dinilai sebagai bentuk kepedulian Presiden terhadap nasib para petani.

"DPR mendukung imbauan Presiden agar pabrik penggilingan juga membeli gabah sesuai HPP. Jangan beralasan karena kualitas gabah, kadar air, rendeman sehingga pembelian di bawah HPP," ucap Yohan Anggota DPR RI dari Dapil NTT 1 ini.

Yohan juga menyampaikan, pihaknya mengapresiasi langkah tegas Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan yang akan mengusulkan pemecatan terhadap Kepala Bulog daerah yang membeli gabah di bawah HPP.

"Kami juga mengapresiasi Pemerintah yang telah buat kebijakan berpihak pada petani. Semoga ini bisa meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mewujudkan swasembada pangan," ujar Presidium MN KAHMI itu.