BGN Pastikan Anggaran 2027 Capai Target Pemenuhan Gizi Nasional

Jakarta: Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan alokasi anggaran 2027 sebesar Rp240,2 triliun sanggup memenuhi target Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi 72,4 juta penerima manfaat. Penerima manfaat mencakup anak sekolah usia PAUD hingga SMA serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B).

"Anggaran tersebut terdiri atas program pemenuhan gizi nasional Rp232,8 triliun (96,95 persen) dan dukungan manajemen Rp7,32 triliun (3,05 persen). Kami terus berusaha untuk terus bekerja dengan tim, dengan dukungan moral Komisi IX kami akan terus memperbaiki tata kelola Program MBG ini guna mencapai target pemenuhan gizi nasional," kata Kepala BGN Sudaryono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR, dilansir Antara, Kamis, 3 September 2026.

Keputusan alokasi anggaran tersebut tertuang dalam Surat Bersama Pagu Indikatif Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tertanggal 7 Mei 2026. Dari total anggaran pemenuhan gizi, Rp198,9 triliun dialokasikan khusus untuk 60,5 juta anak sekolah, sedangkan Rp33,5 triliun diperuntukkan bagi 11,8 juta sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Mengingat besarnya alokasi APBN yang dikelola, BGN konsisten menggelar pelatihan bagi para akuntan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini diambil untuk memastikan pelaporan keuangan di setiap unit dapur berjalan secara transparan dan akuntabel.


Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono. Foto: Dok. Metro TV.

"Tujuan dilaksanakan training ini bagaimana laporan keuangan, uang yang Anda kelola di semua dapur adalah uang rakyat. Uang yang Anda kelola, masak, dan bagikan dalam bentuk makanan kepada penerima manfaat adalah uang rakyat, bersumber dari rakyat dan pertanggungjawabannya harus jelas," tegas Sudaryono.

Sudaryono mengingatkan kelalaian dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dapat berimplikasi serius pada kerugian negara. Oleh karena itu, pengawasan ketat dan tata kelola yang bersih menjadi komitmen utama BGN dalam menjalankan program prioritas nasional tersebut.