Marak OTT Kepala Daerah, Tito Lapor Prabowo

Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespons maraknya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat sejumlah kepala daerah. Tito melaporkan hal itu kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Saya sudah laporkan. Beliau sudah menyampaikan juga berkali-kali, jangan sampai terjadi korupsi termasuk juga oleh kepala daerah. Kalau untuk penanganan korupsi beliau selalu mendukung ya," ujar Tito di Jakarta, Kamis, 30 Juli 2026.

Menurutnya, persoalan hukum yang menjerat para kepala daerah sering kali berakar dari beragamnya latar belakang latar profesi mereka sebelum menjabat. Dia mengatakan, tak sedikit kepala daerah yang berlatar belakang pengusaha hingga kalangan artis.

Kondisi tersebut membuat sebagian kepala daerah tidak memahami tata kelola birokrasi pemerintahan. Oleh sebab itu, rentan melakukan kekeliruan atau bahkan dimanfaatkan.

"Begitu masuk menjadi kepala daerah dia harus mengerti birokrasi, ini sangat teknis. Kalau hanya mengerti hal umum saja, mungkin bisa dibohongi oleh bawahannya," kata Tito.

Tito mengatakan untuk mengantisipasi pengulangan kasus korupsi dan OTT di daerah, pihaknya tengah membahas skema penguatan kapasitas serta pemahaman teknis tata kelola birokrasi bagi para kepala daerah. Pembekalan tersebut rencananya akan diberikan secara intensif, baik sebelum resmi dilantik maupun pada saat mereka sudah aktif menjabat sebagai kepala daerah.


Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro sebagai tersangka kasus jual beli jabatan dan proyek. Foto: dok. KPK.

Selain itu, menurutnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga telah menetapkan sejumlah titik daerah untuk dilakukan pembelakan tersebut. Sekaligus menginventarisir masalah-masalah di daerah, hal ini untuk mencegah penyimpangan seperti korupsi. 

"Sekarang dengan adanya OTT-OTT KPK ini, saya sudah bekerja sama dengan KPK, sudah saya temui. Kami akan keliling ke 10 titik ya, mulai minggu depan," kata Tito.

Sepanjang 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjaring 12 kepala daerah melalui operasi tangkap tangan (OTT). Teranyar, lembaga antirasuah menetapkan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro sebagai tersangka kasus jual beli jabatan dan proyek.