Marak Bupati Kena OTT KPK, Puan: Evaluasi!

Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan DPR dan pemerintah harus bersama-sama mengevaluasi. Yakni, terkait maraknya bupati yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) atas dugaan kasus korupsi.

"Jadi, memang harus evaluasi ke semua lini terkait dengan hal tersebut," kata Puan di kompleks parlemen, dikutip dari Antara, Selsaa, 10 Maret 2026.

Hal itu diungkap Puan, merespons pertanyaan soal maraknya bupati terkena OTT. Menurut Puan, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk memberi pendidikan akuntabilitas kepada seluruh kepala daerah.
 

Puan menilai kesadaran akuntabilitas bagi para kepala daerah merupakan hal penting. "Bukan hanya untuk pengawasan akuntabilitas tapi bagaimana kesadaran untuk sama-sama saling menjaga," kata Puan.


Ketua DPR Puan Maharani. Foto: Dok Antara

Selain itu, dia pun mempertanyakan keterkaitan maraknya bupati yang terjerat kasus hukum itu dengan mahalnya biaya politik dalam kontestasi pemilu.

Sebelumnya, sejumlah bupati dari berbagai daerah terjerat masalah hukum terkait dugaan korupsi, di antaranya Bupati Pekalongan, Bupati Ponorogo, Bupati Pati hingga Bupati Rejang Lebong.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menetapkan sejumlah bupati itu sebagai tersangka, terus mendalami kasus-kasus itu hingga memeriksa sejumlah saksi terkait.