KSPI: Tak Mungkin UMP Jakarta Lebih Rendah dari Bekasi dan Karawang

Jakarta: Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menilai tuntutan buruh terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 sangat mendasar. Ia menegaskan, sebagai Ibu Kota, Jakarta seharusnya memiliki standar upah yang lebih tinggi dibandingkan daerah penyangga.

"Tidak mungkin DKI upahnya lebih rendah dari Karawang dan Bekasi. Daya beli buruh dan masyarakat Jakarta turun gara-gara angka Rp5,73 juta tidak mencapai 100 persen KHL (Kebutuhan Hidup Layak)," ujar Said di lokasi aksi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin, 29 Desember 2025.
 

Said menjelaskan bahwa tuntutan kenaikan menjadi Rp5,89 juta merujuk pada survei KHL milik Badan Pusat Statistik (BPS). Ia membantah narasi yang menyebut upah buruh saat ini mengalami kenaikan. Menurutnya, dengan angka Rp5,73 juta yang ditetapkan pemerintah, upah riil buruh justru mengalami penurunan.

"Upah riilnya turun, jadi bukan naik. Siapa yang bilang upah naik? Turun," tegas Ketua Umum Partai Buruh tersebut.

Selain revisi angka UMP, Said juga mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Ia mengusulkan tambahan sebesar 5 persen bagi sektor-sektor tertentu di atas nilai KHL.


Unjuk rasa buruh terkait penolakan terhadap penetapan UMP DKI Jakarta 2026. Foto: Metro TV/Ardhan Anugrah.

"Tentu didiskusikan di Dewan Pengupahan, sekurang-kurangnya 5 persen di atas 100 persen KHL, yaitu Rp5,89 juta ditambah 5 persen. Nanti kawan-kawan Dewan Pengupahan yang akan menentukan sektornya," jelas Said.

Pihaknya meminta Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, segera merespons dengan mengundang kembali Dewan Pengupahan serta perwakilan buruh guna membahas ulang besaran upah. Said memperingatkan bahwa jika aspirasi ini tidak ditindaklanjuti, massa buruh dipastikan akan terus menggelar aksi unjuk rasa lanjutan secara berkala di bulan-bulan mendatang.