Wamenkeu Beberkan Strategi Jaga Defisit di RAPBN 2027 Lebih Rendah

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung. Foto: Metrotvnews.com/Andika Fauzan Azhari

Wamenkeu Beberkan Strategi Jaga Defisit di RAPBN 2027 Lebih Rendah

Andika Fauzan Azhari • 16 September 2026 16:18

Jakarta: Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menegaskan, menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan kunci utama untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional di tengah gejolak global.

Ia menyebut, kredibilitas kebijakan fiskal dinilai tak hanya menahan dampak ketidakpastian eksternal, melainkan juga menjadi fondasi bagi keberlanjutan pembangunan serta perlindungan masyarakat rentan.

Langkah ini diambil untuk meredam tekanan struktural dari tensi geopolitik, fragmentasi perdagangan, hingga volatilitas harga komoditas global. Pemerintah terus mematangkan kerangka fiskal agar target pembangunan tetap tercapai tanpa mengorbankan disiplin anggaran.

"Rancangan APBN 2027 mengombinasikan asumsi pertumbuhan sebesar enam persen dengan target defisit yang lebih rendah sebesar 2,4 persen dari PDB, dibandingkan outlook 2026 sebesar 2,85 persen dari PDB," ujar Wakil Menteri Keuangan Juda Agung dalam acara International Tax Conference di Aula Cakti Buddhi Bhakti, Jakarta, Rabu, 16 September 2026.


(Ilustrasi. Foto: Dok MI)

Perkuat reformasi pajak dan kebijakan berbasis bukti

Ia juga menekankan bahwa pencapaian target tersebut menuntut optimalisasi penerimaan negara yang lebih kuat, peningkatan kualitas belanja, serta pengelolaan pembiayaan yang terukur dan efisien.

Guna mengejar target penerimaan negara, Kemenkeu menempatkan reformasi perpajakan sebagai strategi sentral. Langkah ini ditempuh melalui modernisasi administrasi pajak, perluasan basis pajak yang adil, serta penegakan kepatuhan berbasis risiko demi menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Di samping itu, penyusunan kebijakan fiskal ke depan akan lebih menitikberatkan pada pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy). Pembaruan sistem dan pemanfaatan teknologi digital ini diharapkan mampu menutup celah perpajakan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan negara.

"Pencapaian kedua sasaran tersebut memerlukan mobilisasi penerimaan yang lebih kuat, kualitas belanja yang lebih baik, serta pembiayaan yang hati-hati. Reformasi perpajakan oleh karena itu menjadi pusat dari strategi fiskal kita," tambah Juda.

Dengan penguatan fondasi makro dan konsistensi reformasi di sektor penerimaan, kemenkeu optimistis APBN dapat terus menjadi peredam kejut (shock absorber) yang efektif sekaligus pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

(Eko Nordiansyah)