Presiden Prabowo Bakal Buka Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin, 2 Februari 2026. Forum strategis yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini bertujuan menyelaraskan langkah seluruh kepala daerah dalam mendukung program prioritas menuju Indonesia Emas 2045.

“Mempercepat tercapainya keberhasilan program prioritas Presiden untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan energi, serta ekonomi yang produktif dan inklusif dengan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan dalam keterangannya di Jakarta, dilansir Antara, Minggu, 1 Februari 2026.
 

Benni menjelaskan bahwa dalam forum tersebut, Presiden tidak hanya memberikan arahan strategis, tetapi juga menyampaikan catatan evaluasi kinerja pemerintah sepanjang tahun 2025. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan motor penggerak pemerintahan di daerah memiliki pemahaman yang sama terkait kebijakan pusat, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi di tahun 2026.

Kegiatan ini rencananya akan dihadiri oleh sekitar 4.487 peserta yang terdiri dari jajaran Kabinet Merah Putih, kepala daerah, pimpinan DPRD, hingga unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia. Sinergi ini dianggap krusial karena pemerintah daerah merupakan ujung tombak pemberdayaan masyarakat dan pembangunan nasional.


Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Benni Irwan. ANTARA/HO-Kemendagri.

Kemendagri juga akan menghadirkan para menteri koordinator hingga pimpinan lembaga negara sebagai narasumber dalam sesi tematik. Pembahasan akan difokuskan pada isu-isu krusial seperti kemandirian energi dan kedaulatan pangan yang berkelanjutan.

Rakornas ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat rantai komando dan koordinasi lintas sektor guna memastikan setiap kebijakan Presiden dapat terimplementasi secara presisi hingga ke tingkat wilayah terkecil di seluruh Indonesia.