OJK Bangga Transaksi di Bursa Karbon Terus Tumbuh Positif

Jakarta: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif & Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi menegaskan transaksi perdagangan di bursa karbon (IDXCarbon) menunjukkan perkembangan positif sejak peluncurannya pada September 2023 lalu.

Hingga Juni 2024, nilai perdagangan di IDXCarbon mencapai Rp36,8 miliar atau setara 609 ribu ton ekuivalen karbon dioksida (CO2e) dengan total frekuensi sebesar 85 kali dan jumlah unit karbon yang telah retire atau dijual kembali di pasar sekunder sebesar 417 ribu ton CO2e.

Jumlah transaksi tersebut berasal dari unit karbon proyek Lahendong Unit 5 oleh Pertamina New and Renewable Energy (PNRE), proyek Lahendong Unit 6 oleh PT Pertamina Geothermal Energy Tbk, serta dari proyek Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Air Minihidro (PLTM) Gunung Wugul milik PT PLN Indonesia Power.

"Transaksi perdagangan karbon melalui bursa karbon terus berkembang positif dari tiga proyek telah didaftarkan," ungkap Inarno dalam webinar Perdagangan dan Bursa Karbon Indonesia, Selasa, 23 Juli 2024.

Selain dapat memberikan nilai ekonomi atas unit karbon yang dihasilkan dari perdagangan karbon di IDXCarbon, Inarno mengatakan pengurangan emisi karbon juga berhasil dilakukan secara baik.

"Perdagangan karbon juga penting sebagai upaya kita untuk mencapai target emisi serta mengoptimalkan potensi Indonesia sebagai negara produsen unit karbon," ucap dia.

Dalam lima tahun terakhir, berbagai bursa karbon telah didirikan di sejumlah negara seperti Malaysia, Tiongkok, Korea Selatan, Inggris, Uni Eropa, dan Indonesia. Untuk pengguna jasa karbon yang telah terdaftar di IDXCarbon sudah mencapai 68 entitas institusi.

"Perdagangan unit karbon di bursa karbon Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan," imbuh Inarno.
 

Baca juga: Transaksi Bursa Karbon Tembus Rp36,7 Miliar

 

Perdagangan karbon RI hadapi banyak masalah

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Ahli Emisi Karbon Indonesia (Acexi) Lastyo Kuntoadji Lukito menyampaikan sejumlah masalah dalam perdagangan karbon di Indonesia.

Masalah tersebut, ungkap Lastyo menjabarkan, seperti lamanya penerbitan Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK), terbatasnya komoditas di bursa karbon.

"Lalu, harga unit karbon yang ditawarkan ditengarai terlalu murah dibandingkan pasar internasional," papar dia.

Masalah lainnya yakni kurangnya insentif dari pemerintah untuk mendorong pengurangan emisi kepada perusahaan-perusahaan penghasil emisi. Sehingga, banyak perusahaan enggan terlibat dalam perdagangan di bursa karbon.