NEWSTICKER

Pengusaha Ritel Mulai Was-was Seruan Boikot Produk Israel

Ilustrasi. Foto: dok MI.

Pengusaha Ritel Mulai Was-was Seruan Boikot Produk Israel

Fetry Wuryasti • 16 November 2023 14:27

Jakarta: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N. Mandey mengaku mulai khawatir atas seruan boikot terhadap produk-produk yang terafiliasi Israel, sebagai dukungan terhadap Palestina yang dibombardir Israel di Jalur Gaza.

Ia pun berharap konflik di Timur Tengah tidak berkelanjutan dan dapat segera terjadi perdamaian. Sehingga tidak sampai memberi sentimen negatif dalam bentuk pemboikotan penjualan produk pangan pada gerai ritel modern di seluruh wilayah Indonesia.

Adapun, produk-produk pangan yang dimaksud seperti makanan minuman, busana, kosmetik, dan lainnya, yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat.

"Hak konsumen yang hakiki dan bersifat rasional adalah untuk memilih, mendapatkan, dan mengonsumsi produk/barang sehari-hari sesuai kebutuhan pribadi dan keluarga kiranya bisa dihormati dan diayomi," kata Roy melalui keterangan tertulis, Kamis, 16 November 2023.

Baca juga: Fatwa MUI Produk Pendukung Israel Haram, Ini Daftar Alternatifnya
 

Pemerintah diminta jaga keberlangsungan usaha


Roy juga berharap agar pemerintah dapat memastikan konsumen mendapatkan kebutuhannya, sebagai peran negara hadir mengedepankan kepentingan dan kebutuhan pokok dan sehari-hari dari rakyat, melebihi kepentingan perorangan atau kelompok dengan dasar persatuan dan kesatuan dalam NKRI.

Bersama-sama dengan seluruh pelaku usaha berbagai sektor dan industri, pemerintah diharap untuk terus memprioritaskan pertumbuhan ekonomi melalui ketersediaan produk dan kestabilan harga bagi kemajuan perekonomian dan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Pemerintah perlu terus hadir dan bersama-sama pelaku usaha untuk menjaga kemudahan berusaha dan kepastian hukum," tutur Roy.

Sehingga pelaku usaha tidak terpuruk, yang akan mengakibatkan perlambatan produktivitas dan masalah baru lainnya seperti kandasnya investasi, keguncangan ketenagakerjaan, pengurangan, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat ketidakmampuan pelaku usaha untuk berkembang dengan produktif.

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Metrotvnews.com

(Husen Miftahudin)