Kemenag Gandeng PTKIN Jajaki Pembukaan Prodi Kepesantrenan

Kemenag dan PTKIN memetakan potensi pesantren dan menjajaki pembukaan program studi kepesantrenan. (Dokumentasi/ Istimewa)

Kemenag Gandeng PTKIN Jajaki Pembukaan Prodi Kepesantrenan

Silvana Febiari • 20 November 2026 16:15

Bandung: Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama menggandeng Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) untuk memetakan potensi pesantren dan menjajaki pembukaan program studi kepesantrenan. Rencana tersebut dibahas dalam Koordinasi Program dan Regulasi Direktorat Bina Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Koordinasi mengusung tema “Sinergi Kajian Pesantren PTKIN untuk Pemetaan Potensi Pesantren dan Penjajakan Pengembangan Program Studi Kepesantrenan”.

Direktur Jenderal Pesantren Basnang Said menilai perlu ada regulasi yang mendukung pembukaan program studi kepesantrenan. Regulasi tersebut diharapkan memberi kepastian bagi perguruan tinggi untuk membuka program studi Manajemen Pesantren dan Studi Kepesantrenan.

“Pengembangan program studi tersebut perlu diiringi dengan penguatan ekosistem akademik melalui pembentukan pusat kajian pesantren (Center for Pesantren Studies) di lingkungan PTKIN. Pusat kajian ini diharapkan menjadi wadah pengembangan riset, dokumentasi khazanah intelektual pesantren, penguatan jejaring akademik, serta pengkajian berbagai isu strategis terkait pesantren,” ujar Basnang Said, di Bandung, Kamis, 19 November 2026.


Menurut Basnang, pengembangan program studi dan pusat kajian pesantren merupakan dua agenda yang saling melengkapi. Program studi menjadi ruang pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kepesantrenan, sedangkan pusat kajian berperan memperkuat tradisi penelitian dan produksi pengetahuan tentang pesantren.

Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Rosihon Anwar mengatakan pesantren dan perguruan tinggi memiliki kekuatan keilmuan yang saling melengkapi. Pesantren mempunyai tradisi dan basis pengetahuan agama yang kuat, sementara perguruan tinggi memiliki metodologi keilmuan dan pendekatan akademik yang dapat memperkaya pengembangan kajian pesantren.

“Pesantren memiliki basic pengetahuan agama yang bagus, sedangkan kampus PTKIN mempunyai metodologi keilmuan yang bagus sehingga menjadi sinergi yang bagus,” ungkapnya.

Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi peluang untuk mengembangkan keilmuan pesantren melalui pendekatan akademik. Dengan begitu, khazanah pesantren tidak hanya terjaga dalam tradisi pendidikan, tetapi juga berkembang secara sistematis dan multidisipliner.


Kemenag dan PTKIN memetakan potensi pesantren dan menjajaki pembukaan program studi kepesantrenan. (Dokumentasi/ Istimewa)


Direktur Bina Pendidikan Muadalah dan Diniyah Formal, Mastuki, menegaskan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren telah memberikan pengakuan (rekognisi) terhadap sejarah panjang dan kontribusi pesantren dalam kehidupan bangsa. 

Melalui regulasi tersebut, pendidikan pesantren ditempatkan sebagai jalur pendidikan tersendiri dalam sistem pendidikan nasional, dengan kewajiban untuk memelihara dan mengembangkan kekhasan masing-masing satuan pendidikan.

Menurut Mastuki, pengakuan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui fasilitasi pengembangan keilmuan pesantren. Salah satunya dengan membangun sinergi bersama PTKIN untuk menjajaki pembukaan program studi baru yang secara khusus mengembangkan kajian kepesantrenan.

“Tugas Kementerian Agama adalah memberikan fasilitasi pengembangan keilmuan pesantren dengan bersinergi bersama PTKIN untuk membuka program studi baru kepesantrenan,” tegasnya.

Ia menjelaskan pengembangan program studi kepesantrenan membutuhkan fondasi akademik yang kuat. Salah satu tahapan penting yang harus disiapkan adalah penyusunan naskah akademik yang merumuskan body of knowledge atau bangunan keilmuan kepesantrenan.

“Untuk mencapai itu, kita membutuhkan naskah akademik body of knowledge kepesantrenan. Ini penting agar pengembangan program studi memiliki dasar keilmuan yang jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik,” jelas Mastuki.


Direktur Jenderal Pesantren Basnang Said. (Dokumentasi/ istimewa)


Ia juga menegaskan pentingnya memahami batas kewenangan dalam proses pengembangan program studi. Persoalan akademik seperti pembukaan program studi, jurusan, dan fakultas merupakan ranah perguruan tinggi dan kalangan akademisi. 

Sementara itu, kementerian berperan memfasilitasi serta memastikan proses pengembangan tersebut berjalan selaras dengan kebutuhan dan kepentingan pemangku kepentingan pesantren.

“Pengembangan program studi harus dibangun melalui sinergi berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, pengasuh pesantren, para pakar, dan pemangku kebijakan,” tutupnya.

(Silvana Febiari)