Ilustrasi - - Foto: dok AFP.
Husen Miftahudin • 15 August 2023 12:26
Jakarta: Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal I-2023 tercatat sebesar USD396,3 miliar. Angka ini turun dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang tercatat sebanyak USD403,2 miliar.
"Dengan perkembangan tersebut, ULN Indonesia secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan 1,4 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada kuartal sebelumnya sebesar 1,9 persen (yoy). Kontraksi pertumbuhan ULN ini terutama bersumber dari penurunan ULN sektor swasta," ungkap Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan tertulis, Selasa, 15 Agustus 2023.
Adapun, posisi ULN pemerintah pada akhir kuartal II-2023 tercatat sebesar USD192,5 miliar, turun dibandingkan dengan posisi kuartal sebelumnya sebesar USD194,0 miliar. Namun demikian, secara tahunan ULN pemerintah pada periode laporan tumbuh 2,8 persen (yoy).
"Penurunan posisi ULN pemerintah secara kuartalan disebabkan oleh pembayaran neto pinjaman luar negeri dan global bond yang jatuh tempo," papar dia.
Sementara itu, penempatan investasi portofolio di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik meningkat seiring dengan sentimen positif pelaku pasar global yang tetap terjaga. Pemerintah tetap berkomitmen mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel, termasuk menjaga kredibilitas dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga secara tepat waktu.
Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN, jelas Erwin, pemanfaatan ULN pemerintah terus diarahkan untuk mendukung upaya Pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif dan belanja prioritas, khususnya dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap solid di tengah ketidakpastian perekonomian global.
Dukungan ULN tersebut mencakup antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,1 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,0 persen); jasa pendidikan (16,8 persen); konstruksi (14,2 persen); serta jasa keuangan dan asuransi (10,1 persen).
"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8 persen dari total ULN pemerintah," jelas Erwin.