Habiburokhman Sebut Polri Tak Alergi Keterbukaan, Pelanggaran Selalu Ditindak

Jakarta: Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyoroti transparansi Polri dalam menindak oknum anggota yang melakukan pelanggaran. Menurutnya, Polri saat ini menjadi institusi yang paling responsif dan terbuka terkait pemberian sanksi kepada anggotanya dibandingkan institusi lain.

Hal itu disampaikan Habiburokhman dalam seminar bertajuk 'UNIPOL: Menyiapkan Personel Polri yang Presisi' di Auditorium Mutiara STIK/PTIK Polri, Jakarta Selatan. Habiburokhman mulanya bicara soal percepatan transformasi Polri yang tengah berjalan.

"Kita tahu bahwa belakangan tuntutan untuk percepatan reformasi Polri kembali muncul seiring dengan semakin terbukanya ruang demokrasi," kata Habiburokhman dalam paparannya, Selasa, 14 April 2026.

Menurutnya hal itu merupakan suatu yang wajar. Dia menyebut institusi negara memang dituntut untuk mempercepat reformasi dirinya.

Habiburokhman mengatakan salah satu aspek yang erat kaitannya dengan reformasi adalah perihal intergritas. Dia memaparkan tantangan integritas selalu ada di setiap lembaga negara, termasuk Polri. Ada saja oknum-oknum yang melanggar aturan. Namun, dia menekankan agar pimpinan Polri tidak perlu risau perihal itu, selama institusi berani bertindak tegas.

"Saya katakan ke teman-teman petinggi Polri, 'jangan risau dengan oknum'. Semua institusi pasti ada oknum, pasti ada yang melanggar. Yang terpenting adalah bagaimana respons institusi terhadap oknum tersebut dan saya harus katakan, Polri adalah institusi yang melakukan respons terbaik terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh oknumnya," ujar politikus Gerindra itu.

Habiburokhman membandingkan transparansi Polri dengan institusi negara lainnya. Menurutnya, di lembaga lain, kejelasan sanksi terhadap pelanggar sering kali sulit dipantau publik.

"Mohon maaf, kita sudah ikuti kalau di institusi lain mohon maaf yang melakukan pelanggaran kita nggak bisa lacak apa sih sanksinya, apakah hanya ditahan, apakah diproses hukum. Kalau Polri melanggar dikit PTDH ya kan? Nah ini semua dilakukan secara terbuka," ujar Habiburokhman.

Ilustrasi. Foto: Dok Medcom.id

Habiburokhman mengapresiasi sikap Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang tidak alergi terhadap keterbukaan. Baginya, transparansi adalah cara terbaik untuk menunjukkan kepada rakyat, bahwa pelanggaran yang terjadi dilakukan oknum bukan merupakan kebijakan institusi.

"Jadi saya melihat institusi Polri di bawah Pak Sigit ini tidak alergi dengan keterbukaan. Sama dengan di DPR Pak, senjata kita satu-satunya yang bisa menolong kita ini keterbukaan. Sejelek apa pun kita tapi kalau kita terbuka rakyat tuh pasti masih bisa kasih excuse. Itu juga dilakukan oleh pimpinan Polri saat ini mendorong keterbukaan," ungkap Habiburokhman.

Habiburokhman memastikan Komisi III DPR akan terus mendorong proses penegakan hukum yang transparan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Dia mengapresiasi langkah Polri yang selalu cepat menindaklanjuti temuan dari DPR.

"Rakyat akhirnya bisa melihat bagaimana tegasnya institusi Polri menyikapi oknum-oknum yang melakukan pelanggaran. Kami dorong proses yang terbuka, tapi respons yang amat baik ditunjukkan oleh Polri adalah langsung menindaklanjuti apa yang kita simpulkan. Nah itu yang kita dorong terus," kata Habiburokhman.