Mendagri Minta Masyarakat Lapor ke Bawaslu Bila Temukan Kecurangan

Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta masyarakat melapor ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bila menemukan kecurangan dalam Pemilu 2024. Ada banyak jalur hukum yang dapat ditempuh untuk mencari keadilan.

"Ada bukti, laporlan Bawaslu. Gak puas Bawaslu, ada DKPP, nanti pun ada proses lain MK, Mahkamah Konstitusi, jadi jalur-jalur resmi itu disampaikan. Gunakan, manfaatkan jalur-jalur itu" kata Tito di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa, 20 Februari 2024.

Tito menuturkan pemilu di Indonesia, khususnya pemilihan presiden (pilpres), merupakan pesta demokrasi terbesar di dunia. Sebanyak 200 juta lebih masyarakat melakukan pemungutan suara dalam satu hari.

"China enggak memiliki election karena kan satu partai, sosialis. Kemudian, negara India yang nomor 2 itu kan hampir 2 bulan lebih prosesnya per negara bagian, Amerika juga per negara bagian berturut-turut berapa bulan, kalau kita kan hanya one day. Ditambah lagi dengan adanya legislatif DPD, DPR RI, DPRD tingkat 1, tingkat 2, maka itu salah satu yang paling complicated, paling rumit," tutur mantan Kapolri itu.
 

Baca Juga:  Kumpulkan Kecurangan, Cak Imin Makin Pede AMIN Masuk Putaran Kedua Pilpres

Tito mengatakan memobilisasi orang untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) melakukan pencoblosan, termasuk mobilisasi petugas yang hampir 8 juta dan pengawasnya 800 ribu, bukan pekerjaan mudah. Situasi ini, kata dia, membuat pelaksanaan pemilu di Indonesia tak mungkin sempurna.

"Yang penting tidak ada desain terstruktur, sistematis, masif, yang ada mungkin kesalahan-kesalahan input, atau yang harus diulangi segala macam, surat suara yang robek, ada yang cacat, itu boleh untuk diulangi atau diajukan keberatan dan saya menyarankan gunakan mekanisme yang ada," terang pelaksana tugas (Plt) Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itu.

Sejumlah organisasi relawan pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, menolak hasil Pilpres 2024 dan meminta pelaksanaannya diulang karena dianggap penuh kecurangan. Massa Gerakan Keadilan Rakyat yang menolak hasil Pemilu 2024 itu menggelar longmarch dari Patung Kuda ke gedung Bawaslu, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin, 19 Februari 2024.