KPK Minta Masyarakat Laporkan Aset Gubernur Malut yang Mencurigakan

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat melaporkan aset Gubernur nonaktif Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba yang mencurigakan. Informasi soal aset dibutuhkan penyidik untuk membongkar dugaan pencucian uang senilai Rp100 miliar.

“Peran masyarakat di sini menjadi penting, silakan kalau memiliki data dan informasi terkait perkara ini, utamanya adalah aset-aset yang berkaitan dengan ini (pencucian uang) silakan lapor,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Jakarta, Kamis, 9 Mei 2024.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu meminta masyarakat tidak takut akan serangan balik jika mengadukan Abdul. Sebab, Lembaga Antirasuah memastikan adanya perlindungan untuk bantuan pemberantasan korupsi.

“Kami jamin itu perlindungan terhadap setiap masyarakat yang melaporkan atas dugaan penyembunyian aset-aset milik tersangka AGK (Abdul Gani Kasuba),” ujar Ali.
 

Baca juga: KPK Beberkan Kendala Usut TPPU Gubernur Nonaktif Malut

KPK juga bakal menelusuri seluruh kepemilikan aset Abdul. Lembaga Antirasuah memastikan bakal menyelesaikan kasus tersebut sampai persidangan.

Abdul Gani Kasuba resmi menyandang status tersangka dalam kasus dugaan pencucian uang. Nilai tindak pidana dalam perkara barunya itu ditaksir menyentuh Rp100 miliar.

“Bukti awal dugaan TPPU (tindak pidana pencucian uang) tersebut yaitu adanya pembelian dan menyamarkan asal usul kepemilikan aset-aset bernilai ekonomis dengan mengatasnamakan orang lain dengan nilai awal diduga sekitar lebih dari Rp100 miliar,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 8 Mei 2024.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK itu enggan memerinci lebih lanjut aset yang diyakini disamarkan oleh Abdul. Tapi, kasus ini dipastikan digelar atas kecukupan alat bukti.

KPK sudah menyita sejumlah aset Abdul. Sejumlah saksi juga sudah memberikan penjelasan kepada penyidik terkait kasus pencucian uang ini.