Nurul Ghufron Didesak Mundur dari Jabatan Sebagai Wakil Pimpinan KPK

Jakarta: Wakil Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron didesak mundur dari jabatannya. Nurul Ghufron diduga melanggar kode etik karena melaporkan anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho.

“Saya berharap NG mengetahui apa yang dilakukan olehnya, melaporkan Ibu Albertina, juga menggugat PTUN sangat kontraproduktif dari upaya pemberantasan korupsi, malah membuat KPK semakin buruk di masyarakat. Karena itu saya berharap yang bersangkutan untuk mundur dari jabatannya sebagai wakil ketua KPK,” ujar mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yudi Purnomo di depan Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 26 April 2024.

Nurul Ghufron juga dilaporkan Dewan Penasihat IM57+ Institute Novel Baswedan ke Dewan Pengawas KPK. Laporan dugaan pelanggaran etik itu dilakukan sebagai indikasi Nurul Ghufron menghalang-halangi atau menggagalkan proses pemeriksaan kode etik di Dewas terkait Jaksa TI yang diduga melakukan gratifikasi senilai Rp 3 miliar.

“Kami memandang perlu melaporkan Nurul Ghufron, karena telah menggunakan pengaruhnya, wewenangangnya untuk mengganggu atau menghambat suatu penegakan hukum. Kami telah menyampaikan itu ke dewas tadi. Kami berharap dewas menindaklanjuti,” kata Novel.
 

Baca Juga:  KPK Enggan Sebut Kasus Nurul Ghufron dan Albertina Ho Sebuah Pertengkaran

Novel mengatakan pihaknya mendukung penuh langkah yang diambil Dewas KPK. Sebab, pengawasan itu memang perlu dilakukan mengingat lembaga KPK sedang menjadi sorotan, terutama setelah banyaknya kasus pemerasan dan pungli yang terjadi dan melibatkan insan KPK.

“Secara hukum kami mendukung upaya dewas untuk melakukan pengawasan yang ideal, objektif, progresif terhadap insan KPK. Bukan dalam konteks mencari-cari kesalahan, tetapi konteks memastikan tidak ada perbuatan korupsi atau pelanggaran yang dilakukan insan KPK,” ucap Novel.