Integrasi Data Dibutuhkan dalam Pengembangan Smart City

Jakarta: Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan pemanfaatan teknologi dan pengelolaan data yang terintegrasi dibutuhkan dalam pengembangan Smart City. Namun, penerapannya perlu disesuaikan karakteristik dan kebutuhan tiap daerah, termasuk dalam mengatasi persoalan kemiskinan, pengangguran, dan pengelolaan lingkungan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BSKDN Raden Gani Muhamad mengatakan pengembangan Smart City perlu berangkat dari persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Inovasi tidak cukup hanya menghadirkan teknologi baru, tetapi harus memberikan solusi yang berdampak pada kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

"Inovasi merupakan sebuah instrumen yang strategis saat ini dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat serta daya saing daerah," ujar Gani saat membuka kegiatan Diseminasi Hasil Kajian Inovasi Tematik Smart City di Kota Bogor, Jawa Barat, dilansir dari Antara, Senin, 26 Oktober 2026.

Kajian bersama Universitas Insan Cita Indonesia itu melibatkan Kabupaten Sragen, Jawa Tengah dan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan sebagai daerah sasaran, serta Kabupaten Banyuwangi dan Kota Bandung sebagai daerah rujukan. Dalam kajian tersebut, BSKDN bersama tim peneliti merumuskan rekomendasi inovasi pada enam pilar Smart City, yaitu Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment.

Rekomendasi tersebut mencakup penguatan integrasi data sosial dan kemiskinan, pengembangan pasar kerja digital, pemberdayaan usaha mikro, integrasi data kesehatan ibu dan anak, pengelolaan sampah hingga sistem peringatan dini bencana.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BSKDN Raden Gani Muhamad. Dok. BSKDN Kemendagri
Perwakilan tim kajian Universitas Insan Cita Indonesia Lukmanul Hakim menjelaskan penyusunan rekomendasi dilakukan dengan mencocokkan kebutuhan daerah sasaran dengan praktik baik dari daerah rujukan. Menurut dia, kondisi setiap daerah perlu dianalisis agar inovasi yang diterapkan benar-benar sesuai dengan permasalahan setempat.

“Walaupun pertumbuhan ekonominya hampir mirip, tetapi karakteristik dari kedua daerah sasaran ini sangat berbeda jauh, sehingga inovasinya bisa saja berbeda,” jelas Lukmanul.

Dia juga menekankan pentingnya integrasi data sebagai fondasi pengembangan Smart City. Data dari berbagai instansi perlu terhubung dan memiliki standar yang sama agar dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan.

“Jadi data ini tidak bisa kita anggap remeh. Data ini betul-betul harus terintegrasi dengan baik di setiap instansi, baik itu pemerintahan maupun swasta,” tegas Lukmanul.
Kepala Bappeda Kabupaten Banyuwangi Amir Hidayat membagikan pengalaman penerapan inovasi. Dia menjelaskan pihaknya mengembangkan integrasi layanan digital untuk memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan.

Salah satunya melalui program Smart Kampung yang menghubungkan desa-desa dengan dukungan teknologi informasi. “Teknologi informasi ini merupakan infrastruktur penting di Kabupaten Banyuwangi,” ungkap Amir.

Menurut dia, integrasi layanan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan mendukung pembangunan ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Pengawas dan Konsultan Ikatan Profesional Pusat Data Hijau Said Madrus mengingatkan pengembangan infrastruktur pusat data perlu mempertimbangkan efisiensi energi dan dampak lingkungan. Kebutuhan komputasi yang semakin besar juga meningkatkan kebutuhan listrik dan menghasilkan panas yang perlu dikelola.

“Semakin hebat teknologinya, komputasinya, maka dia semakin butuh banyak listrik dan semakin panas,” kata Said.

Menurut dia, kebijakan pengembangan pusat data harus memperhatikan aspek lingkungan agar transformasi digital berjalan seiring dengan prinsip keberlanjutan.

Pakar kebijakan publik dan pelayanan publik Lely Pelitasari Soebekty menekankan keberhasilan inovasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi. Keberhasilan inovasi juga diukur dari manfaat yang diterima masyarakat dan kemudahan penggunaannya.

“Yang menentukan tentu penggunanya,” ujar Lely.

Dia mengingatkan perencanaan Smart City perlu memperhatikan transparansi informasi, keterlibatan masyarakat, serta penyediaan saluran pengaduan. Dengan begitu, penerapan inovasi tidak hanya menjangkau masyarakat yang mudah mengakses teknologi, tetapi juga kelompok yang menghadapi keterbatasan.