Formulasi Layanan Pendidikan Khusus Wilayah Bencana Perlu Dirumuskan

Lumajang: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) didorong merumuskan formulasi layanan pendidikan khusus di wilayah rawan bencana. Hal ini dimaksudkan agar hak belajar peserta didik tidak terputus.

"Di daerah yang setiap tahun terkena bencana, harus segera dibuat sistem pelayanan pendidikan yang berbeda dengan daerah lain. Jadi ketika terjadi bencana, pelayanan tidak akan hilang,” kata anggota Komisi X DPR dari Fraksi Golkar, Muhamad Nur Purnamasidi, dikutip melalui keterangan tertulis pada Selasa, 10 November 2026.

Hal itu disampaikan Purnamasidi saat meninjau jalur penyeberangan siswa di Dusun Sumberlangsep, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Sebelumnya, sebanyak 46 siswa SDN Jugosari 03 di dusun tersebut setiap hari harus melintasi aliran Sungai Regoyo yang membawa material lahar dingin Gunung Semeru.

Menurut Purnamasidi, formulasi layanan pendidikan khusus di wilayah rawan bencana yang bersifat permanen. Sehingga, bukan sekadar respons ad hoc setiap kali bencana datang.

“Pemenuhan layanan pendidikan adalah amanat konstitusi. Tidak boleh tidak dilaksanakan dalam situasi apa pun,” ucap Purnamasidi.

Dia mengatakan kebijakan terkait hal tersebut sejatinya sudah tersedia. Namun, prasyarat teknisnya belum dijamin.

“Kita harus mengambil langkah-langkah agar mereka tetap mendapatkan pelayanan pendidikan, tapi dengan cara yang berbeda. Namun harus dipastikan kualitas pelayanannya tidak berkurang,” ucap Purnamasidi.

Indonesia sejatinya telah memiliki kerangka kebijakan pendidikan kebencanaan yang cukup lengkap, mulai dari Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) hingga Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran pada Satuan Pendidikan Terdampak Bencana. 


Anggota Komisi X DPR Muhamad Nur Purnamasidi. Foto: Dok. Istimewa.

Menurut Purnamasidi, dalam praktiknya SPAB masih berhenti pada tataran kesiapsiagaan umum. Selain itu, belum menjadi sistem layanan yang benar-benar berfungsi di wilayah dengan siklus bencana tahunan.

Purnamasidi mendorong agar pemangku kepentingan memprioritaskan satuan pendidikan di jalur bencana berulang dalam program revitalisasi sekolah disertai protokol kesiapsiagaan terstandar.

“Regulasi saja tidak cukup. Harus ada desain layanan yang mengikuti karakter bencana di lapangan,” ujar Purnamasidi.