Hasil Geledah terkait Suap Jalan Sumut Segera Dikonfirmasi KPK

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengkonfirmasi temuan geledah, terkait dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut). Pendalaman dengan memeriksa saksi.

"Dari kegiatan-kegiatan penggeledahan tersebut, tentu kemudian KPK membutuhkan keterangan ataupun konfirmasi dari para pihak terkait, yang diduga mengetahui adanya dugaan tindakan-tindakan korupsi terkait pembangunan dan preservasi jalan tersebut," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 15 Juli 2025.

Budi mengatakan salah satu lokasi yang digeledah, yakni Kantor PUPR Provinsi Sumut. KPK masih membuka peluang mengembangkan perkara ini.

"Tentu perkara ini masih akan terus berkembang, tidak hanya terkait dengan proyek-proyek yang ada di PUPR Provinsi maupun di Balai Besar PJN," ucap Budi.
 

Baca: 2 PNS Diminta KPK Menjelaskan Penganggaran Proyek Jalan di Sumut

Setidaknya, ada tiga lokasi proyek yang dipantau penyidik terkait kasus ini. Jenis pekerjaan tidak bisa dirinci KPK.

"Tidak menutup kemungkinan tentunya terkait dengan proyek-proyek yang ada di wilayah Mandailing Natal, di wilayah Padangsidimpuan," ujar Budi.

KPK menetapkan lima tersangka atas OTT di Sumut. Mereka yakni Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut Topan Obaja Putra Ginting (TOP), Kepala UPTD Gn Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut Rasuli Efendi Siregar (RES), PPK pada Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut Heliyanto (HEL), Direktur Utama PT DNG M Akhirun Efendi Siregar (KIR), dan Direktur PT RN M Rayhan Dalusmi Pilang (RAY).

KPK menyita Rp231 juta dalam OTT di Sumut. Namun, uang itu cuma sisa atas pembagian dana yang sudah terjadi.

Dalam kasus ini, tersangka pemberi menjanjikan suap 10 sampai 20 persen dari nilai proyek yang diberikan yakni sebesar Rp231,8 miliar. KPK menduga dana yang disiapkan untuk menyuap mencapai Rp46 miliar.