Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto: Metrotvnews.com/Siti Yona Hukmana
Siti Yona Hukmana • 29 September 2025 21:23
Jakarta: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendengar pandangan masyarakat sipil terkait penanganan demontrasi. Masukan ini disampaikan koalisi masyarakat sipil dalam dialog publik yang digelar Divisi Humas Polri.
Adapun, dialog ini bertema 'Penyampaian Pendapat di Muka Umum Hak dan Kewajiban, Tindakan Anarkistis Menjadi Tanggung Jawab Hukum'. Listyo menyebut kegiatan sarasehan ini dalam rangka melakukan transformasi, perbaikan terkait dengan peristiwa menyampaikan pendapat di muka umum dan pandangan publik terhadap reprepsivitas polri.
"Di satu sisi, ya tentunya kami ingin mendengar langsung baik dari masyarakat sipil terhadap apa yang harus polri lakukan ke depan dalam menjaga ruang demokrasi agar tetap berjalan dengan lancar, aman, dan juga pesan tersampaikan," kata Listyo di Gedung Auditorium Mutiara STIK-PTIK, Jakarta, Senin, 29 September 2025.
Listyo menyebut permasalahan
demontrasi memang perlu diskusikan. Demikian pula beberapa peristiwa yang ditindak lanjuti dengan pendekatan hukum, karena peristiwa kerusuhan.
"Tentunya ini juga menjadi diskusi nanti selanjutnya dengan beliau-beliau bagaimana mengantisipasi solusi ke depannya dan bagaimana kita harus melakukan pemilahan mana yang bisa diproses, mana yang kemudian kita berikan restoratif, dan mana yang kemudian ke depan harus kita lebih edukasi baik dari sisi Polri maupun juga teman-teman yang lain," ungkap mantan Kabareskrim Polri itu.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Koalisi Masyarakat Sipil. Foto: Metrotvnews.com/Siti Yona Hukmana.
Listyo mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil atas masukan yang disampaikan. Listyo memastikan di era reformasi Polri ingin terus mendapatkan masukan dari masyarakat sipil.
"Sehingga, kami bisa menjaga performa Polri sesuai dengan apa yang diharapkan di era reformasi," ungkap jenderal polisi bintang empat itu.
Adapun, dalam dialog publik ini hadir para pejabat utama (PJU) Mabes Polri, Kapolda dan Kapolres baik secara luring maupun daring. Kemudian, para narasumber dialog hadir Pengajar STF Driyarkara, Franz Magnis Suseno; Pengamat Politik, Rocky Gerung; Direktur Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid; Komisioner Kompolnas, Choriul Anam, perwakilan dari KontraS, Dimas Bagus. Ketua Umum PBHI Julius Ibrani, ICJT; Iftitah Sari; Centra Intitative, Al Araf, Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur.