Retret Dilaporkan ke KPK, Mendagri Minta BPKP Review

Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, angkat bicara terkait pelaporan kegiatan retret kepala daerah di Magelang, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tito telah menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), terkait proses pembayaran kepada PT Lembah Tidar.

"Kita undang BPKP, kita buat surat resmi untuk review, untuk melihat kewajaran, dan lain-lain. Nanti setelah review itu ada rekomendasi berapa yang harus dibayarkan kepada penyelenggara," ujar Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 7 Maret 2025.

Tito menjelaskan penunjukan langsung Lembah Tidar tidak ada kaitan dengan siapa pemilik fasilitas itu. Penunjukan dilakukan lantaran kemampuan Lembah Tidar dalam mengakomodir kegiatan retret kepala daerah tersebut.
 

Baca: Mendagri Respons Pelaporan Penunjukan PT Lembah Tidar ke KPK

"Bukan siapa pemiliknya kita tidak peduli, yang penting tempatnya itu, kan ada acara parade senja, ada makan malam bersama presiden, itu akan lebih mudah mobilisasinya, dan itu bisa nampung 400, 500, 1.000 orang bisa. Jarang tempat seperti itu," kata dia.

Selain itu, kata dia, penunjukan Lembah Tidar dilakukan sudah berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Serta sesuai dengan pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

"Dalam pasal itu dijelaskan memilih tempat itu karena untuk menjamin keamanan presiden dan wapres itu boleh penunjukan langsung. Saya sudah berkoordinasi dengan LKPP," katanya.