Koperasi Kelurahan Merah Putih Harus Jadi Mesin Ekonomi Warga Jakarta

Jakarta: Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PKS, Ade Suherman, mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang digagas pemerintah pusat dan ditindaklanjuti Pemprov Jakarta. Dia menegaskan koperasi yang dibentuk harus berbasis potensi lokal dan menjadi instrumen nyata pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Jakarta tidak punya dana desa seperti wilayah lain. Maka, pembiayaan KDMP harus ditopang APBD secara terukur, diperkuat sinergi dengan Bank DKI, Bank Himbara, serta melibatkan CSR dari dunia usaha. Ini bukan proyek seremonial, tapi strategi membangun kemandirian ekonomi warga dari bawah,” ujar Ade melalui keterangan tertulis, Selasa, 27 Mei 2025.

Ade mengatakan potensi lokal sangat nyata di lapangan. Salah satunya ada 30 pelaku UMKM dari lima kelurahan aktif memproduksi makanan olahan, kerajinan tangan, hingga herbal lokal.

Menurut dia, koperasi kelurahan bisa menjadi agregator usaha, penghubung ke pasar, dan penyedia akses pembiayaan yang tidak membebani. Dia juga menekankan pentingnya pelibatan aktif masyarakat dalam kepengurusan koperasi, bukan hanya sebagai anggota pasif.

“Minimal 50 persen pengurus koperasi harus berasal dari unsur masyarakat setempat. Ini penting agar koperasi betul-betul jadi milik warga, dikelola dengan semangat kekeluargaan, dan tidak elitis,” ucap Ade.

Selain itu, koperasi harus dikelola secara transparan dan profesional. Lalu, didukung oleh sistem digital yang memungkinkan warga memantau langsung aktivitas dan keuangannya.

“Koperasi yang tidak transparan akan kehilangan kepercayaan. Warga harus merasa memiliki dan mengawasi,” kata Ade.
 

Baca Juga:  Musyawarah Pembentukan Koperasi Merah Putih di Malang Ditarget Rampung Akhir Mei

Dinas PPUKM Jakarta mencatat terdapat 2.373 koperasi yang terdaftar. Pemprov DKI telah memfasilitasi pembinaan koperasi, pendirian badan hukum, pelatihan pengelolaan, hingga digitalisasi sistem. Hal ini dinilai menunjukkan daya dukung kelembagaan koperasi cukup memadai untuk mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi kelurahan.

Pemprov Jakarta bersama DPRD menargetkan pendirian koperasi aktif di seluruh kelurahan, yakni sebanyak 267 koperasi hingga akhir 2025. Ke depan, koperasi kelurahan juga akan diarahkan untuk terintegrasi dengan BUMD pangan Jakarta seperti PT Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Pasar Jaya, dan Perumda Dharma Jaya. Koperasi diharapkan menjadi simpul distribusi sekaligus produsen dalam ekosistem pangan strategis ini.

Ade menegaskan DPRD akan mengawal dari sisi kebijakan dan anggaran agar koperasi kelurahan menjadi sarana pemerataan ekonomi yang konkret, bukan sekadar alat kepentingan jangka pendek.

“Kami optimis KDMP akan menjadi solusi ekonomi lokal yang berdampak luas. Koperasi yang sehat dan profesional adalah kunci menggerakkan ekonomi bawah, memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, serta mengurangi kesenjangan sosial di Jakarta," ujar Ade.