Ketua DPR Puan Maharani. Foto: Tim Media Puan.
Fachri Audhia Hafiez • 8 July 2025 11:47
Jakarta: DPR membentuk tim untuk melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang dilakukan Kementerian Kebudayaan (Kemenbud). Ketua DPR Puan Maharani sempat menegaskan agar proyek penulisan sejarah ulang harus sesuai fakta.
"Jadi, jangan sampai fakta-fakta sejarah kemudian tidak dihargai dan dihormati," kata Puan dikutip melalui keterangan tertulis, Selasa, 8 Juli 2025.
Adapun Tim Supervisi dibentuk DPR setelah proyek penulisan ulang sejarah menuai berbagai kontroversi. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pembentukan tim ini diputuskan setelah berkonsultasi dengan Puan.
Puan tak ingin dalam proses penulisan ulang sejarah Indonesia ada pihak yang merasa dirugikan atau dihilangkan jejak sejarahnya. Karena itu, ia menekankan bahwa seluruh proses harus dilakukan dengan penuh transparansi dan akuntabilitas.
"Kita harus sama-sama menghargai dan menghormati bahwa penulisan sejarah itu harus dilaksanakan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan atau dihilangkan jejak sejarahnya," ucap Puan.
Baca juga:
Ketua DPR Puan Maharani Wanti-Wanti Fadli Zon Tak Hilangkan Jejak Sejarah |