6 Tuntutan Buruh ke Presiden Prabowo, Istana: Sedang Dikerjakan

Jakarta: Istana Negara merespons soal enam tuntutan buruh ke Presiden RI Prabowo Subianto. Tuntutan itu disampaikan dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada Kamis, 1 Mei 2025.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menerangkan, beberapa dari tuntutan sedang dikerjakan oleh pemerintah. Salah satunya terkait dengan mitigasi pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Kita kita intensif dalam beberapa minggu terakhir ini untuk merumuskan substansi apa yang sebaiknya masuk di dalam proses mitigasi PHK,” ungkap Prasetyo, di Monas, Jakarta, Kamis, 1 Mei 2025.

Juru bicara Istana itu menyampailan butuh waktu dalam mengakomodasi tuntutan buruh tersebut. Sehingga, langkah yang diambil pemerintah memenuhi harapan buruh.

“Karena kita inginnya komprehensif. Kita tidak ingin bermain diujung menangani ketika sudah PHK, kita tidak,” ungkap dia.
 

Baca juga:  Janji RUU PPRT Dibahas Usai Hari Buruh, DPR: Hadiah untuk Pekerja

Politikus Partai Gerindra itu menuturkan pihaknya ingin merancang terlebih dahulu untuk memitigasi PHK. Namun, jika ada di antara 6 tuntutan itu yang belum kerjakan oleh pemerintah, Prasetyo berjanji akan menjndaklanjuti dan mempelajari tuntutan tersebut.

Sebanyak 200 ribu buruh diperkirakan bakal memadati Monas dalam rangka May Day 2025. Dalam momentum ini, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang dipimpin oleh Said Iqbal menyampaikan secara resmi enam tuntutan utama buruh kepada Presiden Prabowo.

Adapun enam tuntutan dari buruh untuk pemerintah, yaitu:

1. Hapus sistem outsourcing.
2. Bentuk Satgas PHK.
3. Wujudkan upah layak.
4. Sahkan RUU Ketenagakerjaan.
5. Sahkan RUU PPRT.
6. Sahkan RUU Perampasan Aset dan berantas korupsi.