Dirut Hutama Karya Bantah Pengadaan Lahan yang Dipersoalkan untuk Tol Trans Sumatra

Jakarta: Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Budi Harto membantah pengadaan lahan yang diduga dikorupsi, untuk pembangunan Tol Trans Sumatra. Ini disampaikan Budi usai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Bukan untuk Tol (Trans) Sumatra, di luar jalan tol,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 5 Juni 2024.

Budi irit bicara terkait apa saja yang ditanyakan penyidik KPK. Menurutnya, pemeriksaan hanya berkaitan dengan pembelian lahan.

“(Lahan untuk) properti, enggak (terkait penunjang tol),” ujar Budi.
 

Baca juga: KPK Tetapkan 13 Tersangka Baru Kasus Suap Jalur Kereta

KPK mengumumkan penyidikan baru dalam kasus ini. Tindakan rasuah yang diusut berkaitan proyek pengadaan lahan untuk pembangunan Tol Trans Sumatra yang dilaksanakan PT Hutama Karya Persero.

“Karena adanya indikasi kerugian keuangan negara yang timbul dalam proses pengadaan lahan disekitar Tol Trans Sumatera yang dilaksanakan oleh salah satu BUMN (PT Hutama Karya Persero), KPK kemudian menindaklanjutinya dengan melakukan penyidikan,” kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 13 Maret 2024.

KPK mengatakan penyidik mengendus adanya kerugian negara dari pengadaan lahan itu. Nominalnya ditaksir mencapai miliaran rupiah.

“Nilai kerugian keuangan negaranya sementara mencapai belasan miliar rupiah dan menggandeng BPKP untuk menghitung besaran fix dari kerugian dimaksud,” ucap Ali.