OJK-BI Teken Jalur Penyelesaian Sengketa Keuangan di Luar Pengadilan

Ilustrasi. Foto: Dok OJK

OJK-BI Teken Jalur Penyelesaian Sengketa Keuangan di Luar Pengadilan

Eko Nordiansyah • 16 November 2026 15:37

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia (BI) memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa konsumen sektor jasa keuangan di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SK).

Penguatan tersebut dilakukan melalui penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Bersama OJK dan BI mengenai tata cara kerja sama dan koordinasi dalam penyelesaian sengketa. Mekanisme ini juga diperluas untuk mencakup sengketa yang melibatkan penyelenggara di bidang sistem pembayaran.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono mengatakan, penguatan mekanisme tersebut diperlukan untuk memberikan kemudahan bagi konsumen dalam menyelesaikan permasalahan dengan penyelenggara jasa keuangan tanpa harus langsung menempuh jalur pengadilan.

Dicky menjelaskan konsumen terlebih dahulu perlu mengajukan pengaduan kepada penyelenggara jasa keuangan melalui mekanisme penyelesaian pengaduan internal atau internal dispute resolution (IDR).

Jika upaya tersebut tidak menghasilkan kesepakatan antara konsumen dan penyelenggara, konsumen dapat melanjutkan pengaduannya melalui LAPS-SK. Dalam mekanisme yang diperkuat ini, penyelenggara jasa keuangan juga wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa melalui lembaga tersebut.

Menurut Dicky, seluruh permasalahan perdata yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme internal akan diarahkan untuk ditangani melalui LAPS-SK.

"Kalau semua permasalahan perdata yang tidak bisa diselesaikan oleh internal dispute resolution, akan masuk semuanya ke LAPS," ujar Dicky dalam acara Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027 di Jakarta, Senin, 16 November 2026.


(Ilustrasi. Foto: Dok MI)

Dicky mengatakan mekanisme tersebut menjadi pembeda dari sistem penyelesaian sengketa sebelumnya. Konsumen kini didorong untuk terlebih dahulu menempuh jalur penyelesaian melalui LAPS-SK sebelum membawa sengketa keperdataan ke pengadilan.

"Kalau yang lalu internal dispute resolution tidak bisa sepakat, konsumen dan Bapak Ibu sekalian mungkin bisa langsung ke pengadilan. Tapi sekarang ini pengadilan bilang ke OJK, OJK tolong kurangi permasalahan perdata dari industri jasa keuangan yang masuk pengadilan. Selesaikan terlebih dahulu di LAPS," ujar Dicky.

Ia menjelaskan penyelesaian sengketa melalui LAPS-SK akan melibatkan mediator, arbiter, dan adjudikator yang independen serta memiliki sertifikasi dan kompetensi sesuai standar yang ditetapkan. Dalam proses tersebut, LAPS-SK bertindak sebagai fasilitator untuk membantu para pihak mencapai penyelesaian sengketa.

Penguatan mekanisme ini juga diharapkan dapat menyederhanakan proses pengaduan sehingga konsumen tidak perlu berulang kali menyampaikan permasalahan kepada sejumlah lembaga berbeda, termasuk BI, OJK, maupun penyelenggara jasa keuangan.

"Konsumen tidak perlu pindah dari satu pintu ke pintu yang lain mengadu ini, mengadu itu. Bahkan redundant ngadu ke BI, ngadu ke OJK, ngadu ke Bapak Ibu sekalian," ujarnya.

Juklak bersama BI dan OJK

Dicky menambahkan Juklak Bersama OJK dan BI menjadi pedoman bagi kedua lembaga dalam mengkoordinasikan penyelesaian sengketa. Cakupan koordinasi tersebut meliputi aspek kelembagaan, pelaporan, pengenaan sanksi, hingga pemberian perintah tertulis sesuai kewenangan masing-masing.

"Juklak ini memberikan pedoman koordinasi kepada kami, BI dan OJK, terkait kelembagaan, pelaporan, pengenaan sanksinya, pemberian perintah tertulis, sampai kemudian bagaimana kami melaksanakan kewenangan masing-masing dan tentunya dalam berkoordinasi dengan LAPS," ujar Dicky.

Ia menilai koordinasi antarlembaga semakin penting karena satu transaksi keuangan saat ini dapat melibatkan banyak pihak. Mulai dari perbankan, penyedia jasa sistem pembayaran, payment gateway, pedagang atau merchant, platform digital, hingga perusahaan telekomunikasi.

Kompleksitas tersebut berpotensi membuat konsumen kesulitan mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab ketika terjadi permasalahan dalam suatu transaksi.

Sejalan dengan hal tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta mengatakan, penguatan koordinasi antara BI dan OJK diperlukan untuk memastikan penyelesaian pengaduan konsumen berjalan lebih efektif dan terintegrasi.

Penguatan mekanisme penyelesaian sengketa tersebut menjadi salah satu upaya OJK dan BI dalam memperkuat pelindungan konsumen melalui Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER PK) 2027. Program ini mengusung tiga pilar utama, yakni Empower Consumer untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen, Stronger Protection untuk memperkuat pelindungan konsumen, serta Collaborative Action untuk mendorong kolaborasi antarpemangku kepentingan. (Selsha Septifanie Gunawan)

(Eko Nordiansyah)