Menko PMK Pastikan 4 ABK MT Honour 25 Dapat Perawatan Kesehatan

Tangerang: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono memastikan empat anak buah kapal (ABK) MT Honour 25 yang sempat disandera perompak di perairan Somalia mendapat perawatan kesehatan setelah kembali ke Tanah Air.

Sugiono mengatakan keempat ABK telah melalui masa sulit selama sekitar enam bulan dalam penyanderaan. Pemerintah kini memastikan kondisi kesehatan, termasuk dampak psikologis yang dialami para ABK, mendapat penanganan.

“Lima bulan 10 hari tepatnya mengalami satu kasus penyanderaan dan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, sore hari ini kita bisa menyambut kedatangan saudara-saudara kita,” ujar Sugiono di Terminal VIP Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa, 6 Oktober 2026.

Ia menegaskan perawatan kesehatan menjadi bagian penting setelah para ABK berhasil dibebaskan. Pemerintah ingin memastikan mereka dapat menjalani proses pemulihan dengan baik setelah mengalami situasi sulit selama berada dalam penyanderaan.

“Pada kesempatan ini saya selaku Menko PMK ingin memastikan kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik,” kata Sugiono.

Empat ABK WNI tersebut yakni Ashari Samadikun selaku nakhoda asal Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan; Wahudinanto selaku chief officer asal Pemalang, Jawa Tengah; Adi Faizal selaku second officer asal Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan; dan Fiki Mutakin asal Bogor, Jawa Barat, yang mengalami luka.


Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono di Terminal VIP Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. (Metrotvnews.com/ Hendrik S)

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir mengatakan proses pembebasan para ABK berlangsung cukup panjang. Mereka akhirnya dibebaskan pada 29 September 2026 melalui operasi pemerintah Puntland, Somalia.

Menurut Tata, sapaan Arrmanatha, proses pembebasan melibatkan diplomasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah Somalia, pemilik kapal, serta negara asal awak kapal lainnya.

“Proses ini memakan waktu cukup lama dan sejak awal Kementerian Luar Negeri telah melakukan diplomasi dengan berbagai pihak,” ujar Tata.

Ia menjelaskan pemerintah sengaja tidak membuka informasi terkait proses negosiasi kepada publik. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah informasi digunakan pembajak untuk menekan pemerintah selama proses pembebasan berlangsung.

“Dalam situasi-situasi seperti ini, kita akan selalu menjaga agar proses semua itu tertutup, agar jangan sampai merugikan kita dan para WNI kita yang dalam situasi kesulitan,” jelasnya.


Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir yang akrab disapa Tata di Terminal VIP Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. (Metrotvnews.com/ Hendrik S)