Kemendagri Benarkan Tak Terima Permohonan Mutasi Pejabat Pemkab Mimika

Jakarta: Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Aang Witarsah Rofik, mengakui tak ada informasi terkait mutasi pejabat di Mimika, Papua. Berdasarkan data persuratan, tidak ada permohonan pergantian pejabat dan persetujuan dari Direktorat Otonomi Daerah Papua. 

“Berdasarkan informasi dari Pejabat Kepala BKD Kabupaten Mimika, tidak ada pergantian pejabat,” kata Aang dalam keterangan tertulis, Senin, 1 Juli 2024.

Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Bupati Mimika, Johannes Rettob, memutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Mimika. Kebijakan mutasi tersebut diduga tanpa disertai adanya Surat Keputusan Bupati maupun izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) atas jabatan tersebut. 
 

Baca juga: Kemendagri Diminta Buka Layanan Pengaduan ASN Tak Netral di Pilkada

Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, kepala daerah atau pejabat kepala daerah dilarang memutasi pejabat menjelang pilkada. Bahkan, ada sanksi pidana bila melanggar beleid tersebut. 

“Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000," demikian bunyi pasal 190 Undang Undang Pilkada. 

Larangan mutasi ini berlaku enam bulan, terhitung sebelum penetapan pasangan calon kepala daerah oleh KPU. 

Pasal 71 ayat (2) Undang Undang Pilkada juga mengatur kepala daerah dapat mengganti pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatannya, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri. 

Dalam Pasal 162 ayat (3) ditegaskan, kepala daerah yang ingin melakukan mutasi atau penggantian pejabat dalam kurun waktu tersebut harus memperoleh persetujuan tertulis dari menteri. 

Dalam hal ini, menteri yang dimaksud adalah Menteri Dalam Negeri, sebagaimana termaktub dalam Pasal 9 ayat e Permendagri No.74 tahun 2016.

"Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati, dan Pelaksana Tugas Walikota mempunyai tugas dan wewenang: melakukan pengisian dan penggantian pejabat berdasarkan Perda Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri," bunyi Permendagri tersebut.