Kasus Suap di Pertamina, KPK Panggil Komisaris PT Malika Energi Persada

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap terkait perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services Pte Ltd. Penyidik memanggil satu saksi untuk mengusut perkara itu hari ini, 13 Agustus 2024.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, atas nama KD,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Selasa, 13 Agustus 2024.

Tessa sejatinya cuma mau membeberkan inisial saksi itu. Namun, berdasarkan informasi yang dihimpun dia yakni Komisaris PT Malika Energi Persada Ketut Darmawan.

KPK juga memanggil mantan Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Toharso (THS) untuk mendalami kasus ini. Tessa belum bisa memerinci informasi yang mau diulik penyidik kepada dua saksi itu.
 

Baca juga: 3 Bos Pertamina Diminta KPK Jelaskan Supply Chain Pembelian Minyak Bumi

Kasus ini menyeret mantan Managing Director Pertamina Energy Service Bambang Irianto. Dia diduga menerima suap USD2,9 juta atau Rp40,9 miliar dari Kernel Oil. Suap diberikan karena Bambang membantu perdagangan produk kilang dan minyak mentah kepada PES/PT Pertamina (Persero) di Singapura dan pengiriman kargo. 
 
Penerimaan uang haram disamarkan lewat rekening perusahaan cangkang, Siam Group Holding Ltd, yang memiliki kedudukan hukum di British Virgin Island. Fulus haram ditransfer selama 2010-2013. 
 
Permasalahan dimulai pada 2008, ketika Bambang masih bekerja di kantor pusat PT Pertamina (Persero). Bambang bertemu perwakilan Kernel Oil Ltd, yang menjadi salah satu rekanan PES/PT Pertamina. 
 
Ia lantas melaksanakan pengadaan serta penjualan minyak mentah dan produk kilang untuk kebutuhan PT Pertamina. Pada periode 2009 hingga 2012, Bambang mengundang perwakilan Kernel Oil yang akhirnya menjadi rekanan PES untuk impor dan ekspor minyak mentah untuk Pertamina.
 
Bambang berperan mengamankan alokasi kargo Kernel Oil dalam tender penjualan minyak mentah. Dia diduga menerima uang melalui rekening bank di luar negeri sebagai imbalan.