Pembahasan Revisi UU TNI dan Polri Masih Tahap Menunggu Surpres

Jakarta: Pembahasan revisi Undang-Undang (UU) 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan revisi UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia jalan di tempat sejak disahkan sebagai usul inisiatif DPR pada 28 Mei 2024. Lembaga legislatif masih menunggu surat presiden (surpres) pembahasan amendemen dua aturan tersebut.

"Kita sedang menunggu surpres, apakah surpresnya sudah disampaikan atau belum, saya tidak tahu. Karena itu bisa ditanyakan kepada pimpinan, tapi yang jelas tahapannya adalah menunggu surpres," kata Anggota Komisi III DPR Taufik Basari dalam keterangannya dikutip Minggu, 16 Juni 2024.

Setelah ada surpres, DPR bersama pemerintah membahas dua revisi beleid itu. Rapat pembahasan akan dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

Setelah di Bamus DPR, semua perwakilan sembilan fraksi menentukan pembahasan di alat kelengkapan dewan (AKD) yang tersedia. Yakni, dibahas di komisi terkait atau Badan Legislasi (Baleg) DPR.

"Pembahasan suatu revisi UU akan ditentukan di rapat bamus. Nanti rapat bamus yang terdiri dari perwakilan fraksi-fraksi yang akan menentukan suatu RUU akan dibahas apakah di komisi ataupun baleg,” ujar Taufik.
 

Baca juga:  Revisi UU TNI dan Polri Diminta Tak Buru-buru Disahkan

Ketua DPP Partai NasDem itu juga merespons polemik revisi UU TNI dan UU Polri. Taufik mengatakan perlunya meminta pihak TNI ataupun Polri untuk memberikan simulasi terkait dengan ketentuan baru tersebut.

Salah satunya terkait dengan muatan penambahan batas usia pensiun anggota TNI serta Polri. Hal ini menjadi pembahasan utama.

"Kita juga ingin ada simulasi dalam pembahasan nanti, untuk melihat jenjang karier dan penugasan yang bisa diberikan karena masih menunggu nanti tahap pembahasan. Dalam pembahasan itu akan kita diskusikan bersama dengan pemerintah," ucap Taufik.