Cawapres Pilihan Prabowo Diyakini Mampu Eksekusi Program Pemerintah

Jakarta: Partai Gerindra optimistis calon wakil presiden (cawapres) pilihan Presiden Prabowo Subianto sosok yang tepat. Calon tersebut diyakini mampu menerjemahkan dan mengeksekusi program-program pemerintah.

Juru bicara (jubir) Gerindra Sugiat Santoso meyakini Presiden Prabowo punya pertimbangan yang matang dalam memilih dua nama cawapres yang bakal diserahkan ke MPR RI. Salah satunya berdasarkan efektivitas kerja kabinet Presiden Prabowo.

"Pertimbangan utamanya adalah efektivitas kerja kabinet. Siapapun dua nama yang nantinya diusulkan Presiden Prabowo ke MPR dipastikan dipilih berdasarkan rekam jejak kapasitas eksekusi program dan kemampuan membantu tugas-tugas kenegaraan Presiden secara langsung," kata Sugiat dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu, 14 November 2026.

Sugiat mengatakan, dua nama yang nantinya diajukan Presiden bukanlah pelengkap atau formalitas prosedural jalannya pemerintahan. Kedua figur dipastikan sama-sama memiliki kapabilitas dan kelayakan untuk mengemban amanah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

"Gerindra memandang bahwa Indonesia adalah negara besar dengan keragaman geografis dan demografis yang luas. Dalam setiap pertimbangan strategis, Presiden tentu memperhatikan aspek representasi yang mampu merangkul seluruh elemen bangsa, baik dari sisi kewilayahan maupun generasi," ungkap Sugiat.
 

Di sisi lain, Sugiat mengungkapkan bahwa Gerindra berkeyakinan seluruh partai politik (parpol) yang tergabung dalam koalisi memiliki kedewasaan berpolitik. Menurut dia, apapun keputusan final yang diambil Presiden dan disahkan oleh MPR RI merupakan konsensus bersama demi menyukseskan agenda pembangunan nasional. 

Sugiat mengamini akan ada dinamika dalam penjaringan nama cawapres. Namun hal itu merupakan fase dalam proses ketatanegaraan.

"Setelah proses ini selesai, seluruh energi koalisi akan kembali difokuskan sepenuhnya pada pencapaian target-target kesejahteraan rakyat," sebut Wakil Ketua Komisi XIII DPR itu.

Selain itu, Sugiat menegaskan seluruh proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden telah berjalan sesuai koridor Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, di mana MPR akan memilih dari dua nama yang diusulkan oleh Presiden. Gerindra memastikan menghormati sepenuhnya mekanisme demokrasi di Parlemen.

"Meskipun proses pengusulan nama merupakan ranah konstitusional Presiden dan pemilihan berada di tangan MPR, kami yakin bahwa rekam jejak, integritas, dan penerimaan publik terhadap calon-calon yang diusulkan menjadi bagian tak terpisahkan dari pertimbangan," ujar Sugiat.

Tak hanya itu, Sugiat menyampaikan apresiasi Gerindra terhadap gerak cepat pimpinan MPR RI yang telah menjadwalkan tahapan verifikasi hingga sidang paripurna pada awal Desember 2026. Sehingga, roda pemerintahan tetap berjalan optimal tanpa kekosongan yang berlarut-larut.


Juru bicara Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso. Foto: Istimewa.

Sugiat mengingatkan bila penentuan dua nama cawapres sepenuhnya merupakan hak dan kewenangan Presiden Prabowo. Meski menjadi kewenangan penuh Presiden, kata dia, Prabowo tetap mengedepankan musyawarah dengan para pimpinan partai koalisi seperti pertemuan di Istana Bogor untuk mendengar masukan dan menjaga soliditas pemerintahan.

Sugiat juga menyampaikan terima kasih Gerindra kepada rekan-rekan koalisi. Apalagi, beberapa pimpinan parpol koalisi seperti PAN maupun Golkar tak segan menyebut sejumlah kader terbaik Gerindra layak masuk bursa cawapres.

"Seluruh kader Gerindra berpegang pada prinsip pengabdian. Baik ditugaskan di legislatif, eksekutif, maupun posisi lainnya, kader Gerindra selalu siap menjalankan perintah partai dan Presiden demi kepentingan bangsa. Namun, kami tidak dalam posisi mendahului keputusan Presiden," ungkap Sugiat.

Bagi Sugiat, fokus utama Presiden Prabowo bukanlah sekadar latar belakang partai. Melainkan sosok yang memiliki chemistry kuat, loyalitas penuh, dan pemahaman mendalam terhadap percepatan program strategis pemerintah, seperti ketahanan pangan, energi, dan hilirisasi.

"Sosok terpilih nantinya harus mampu memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif serta menjaga stabilitas politik nasional hingga akhir masa jabatan," tegas Sugiat.