DKI Tutup Program Digitalisasi Pasar Inklusif Setelah Setahun

Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup Program Digitalisasi Pasar Inklusif yang telah berjalan selama lebih dari setahun. Program itu telah memfasilitasi pembukaan 1.146 rekening.

"Alhamdulillah, program ini telah memfasilitasi pembukaan 1.146 rekening, mendukung akses pembiayaan bagi 99 debitur, serta menghadirkan 139 agen Laku Pandai dan 1.283 merchant QRIS," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, dilansir Antara, Jumat, 23 Oktober 2026.

Rano mengatakan program yang merupakan hasil kolaborasi Pemprov DKI Jakarta, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Perumda Pasar Jaya tersebut telah menjangkau 93 pasar di Jakarta dan memperluas akses keuangan formal bagi ribuan pedagang pasar rakyat di Ibu Kota.

Menurut Rano, capaian ini menunjukkan tingginya antusiasme pelaku usaha terhadap layanan keuangan formal. Meski demikian, Rano menyebut tantangan ke depan adalah memastikan layanan tersebut benar-benar berjalan dan dirasakan manfaatnya secara berkelanjutan oleh para pedagang.

Rano mengingatkan pendampingan dan pemberdayaan pedagang harus terus dilanjutkan, disertai evaluasi yang terukur.

"Kita perlu memastikan hal-hal yang sudah berjalan baik dapat dipertahankan, kendala yang masih dihadapi dapat diselesaikan, dan manfaat program dapat diperluas ke lebih banyak pasar," kata Rano.

Ilustrasi QRIS. Foto: dok MI.

Adapun Program Digitalisasi Pasar Inklusif menjadi upaya menghadirkan ekosistem pasar yang semakin modern, efisien, dan terintegrasi. Inisiatif tersebut menjadi bagian dari upaya strategis mendorong akselerasi ekonomi dan keuangan digital, sekaligus memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global.

Selain itu, digitalisasi pasar menjadi salah satu kunci mendorong transformasi ekonomi berbasis kerakyatan yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu fokus utama program ini adalah meningkatkan pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di lingkungan pasar tradisional.

Untuk itu, Bank Indonesia DKI Jakarta memperluas keterlibatan peserta dengan menggandeng lebih banyak penyedia jasa pembayaran (PJP) dari sektor perbankan maupun nonbank.