Terdakwa kasus dugaan gratifikasi pejabat Bea dan Cukai Budiman Bayu Prasojo (kanan) mendengarkan keterangan ahli dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (28/10/2026). ANTARA FOTO/Angga Budhiyanto
Eks Pejabat Bea Cukai Jalani Sidang Tuntutan Kasus Gratifikasi Hari Ini
Achmad Zulfikar Fazli • 9 November 2026 10:55
Jakarta: Mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Budiman Bayu Prasojo menjalani sidang tuntutan dugaan gratifikasi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Senin, 9 November 2026. Sidang digelar di ruang Muhammad Hatta Ali pukul 14.00 WIB, dengan dipimpin Hakim Ketua Brelly Yuniar Dien.
"Nomor Perkara: 41/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst terdakwa Budiman Bayu Prasojo, agenda tuntutan penuntut umum," kata juru bicara PN Jakpus Andi Saputra, Jakarta, dilansir dari Antara, Senin, 9 November 2026.
Budiman didakwa menerima gratifikasi dalam berbagai jenis mata uang senilai Rp7,67 miliar. Uang itu meliputi senilai Rp525 juta dalam bentuk dolar Singapura, Rp5,28 miliar, USD10 ribu atau setara dengan Rp179 juta (kurs Rp17.900 per dolar AS), serta SGD119.755 atau setara dengan Rp1,67 miliar (kurs Rp13.950 per dolar Singapura).
Kemudian, 4.700 dolar Hong Kong atau setara dengan Rp10,72 juta (kurs Rp2.280 per dolar Hong Kong), dan 8.100 ringgit Malaysia atau setara dengan Rp35,48 juta (kurs Rp4.380 per ringgit Malaysia).

Pengadilan Tipikor Jakarta. Foto; Metrotvnews.com/Fachri Audhia Hafiez.
Gratifikasi diduga diterima Budiman dari perusahaan jasa impor barang dan kepabeanan, Blueray Cargo (Grup), serta pihak-pihak lainnya yang kegiatan usahanya terkait Direktorat Penyidikan dan Penindakan Ditjen Bea Cukai.
Budiman menerima uang haram itu bersama-sama dengan mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Rizal serta mantan Kasubdit Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Sisprian Subiaksono yang merupakan terdakwa dalam rangkaian kasus tersebut.
Atas perbuatan tersebut, Budiman diancam hukuman pidana dalam Pasal 12B jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 20 huruf c jo Pasal 127 ayat (1) KUHP Nasional.