Ilustrasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Foto: dpmptsp.bulelengkab.go.id
M Ilham Ramadhan Avisena • 20 August 2025 14:07
Jakarta: Pemerintah daerah (pemda) didorong untuk kreatif dan inovatif dalam melakukan agenda pembangunan di wilayahnya, itu termasuk pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuannya ialah agar ketergantungan terhadap transfer ke daerah (TKD) yang bersumber dari APBN dapat ditekan.
Dengan cara yang kreatif dan inovatif dalam mencari pembiayaan, pemda dinilai tak akan kesulitan untuk mendongkrak PAD-nya.
"Kami sebetulnya mendorong kerja sama dengan pihak ketiga, baik itu dengan public-private partnership (PPP) misalnya, atau dengan kerja sama antara daerah, kerja sama antara daerah dengan pihak ketiga," kata Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman saat dihubungi, Rabu, 20 Agustus 2025.
Selain itu, pemda juga diminta mampu untuk memberikan insentif terhadap investasi yang masuk di wilayahnya. Terlebih saat ini mayoritas PAD bersumber pada pajak dan retribusi yang bertumpu pada sektor jasa.
Insentif terhadap investasi, kata Herman, dapat memantik geliat perekonomian daerah, utamanya di sektor jasa. Itu dapat diimplementasikan melalui pengembangan sektor pariwisata dengan membangun hotel, restoran, dan lainnya yang berkaitan langsung.
Hal tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah di sejumlah daerah yang menaikan tarif PBB P2. Kebijakan itu berujung penolakan warga. Di Pati dan Bone, misalnya, penolakan mengalir hingga terjadi kerusuhan.
Herman menilai, itu sejatinya turut mencerminkan pemda yang kurang komunikatif dan tak memberikan penjelasan yang terang kepada warga. Alhasil, upaya untuk meningkatkan PAD tersebut justru menjadi bumerang.
Padahal penaikan tarif PBB P2 sejatinya juga telah tertuang dalam UU 1/2022 tentang Harmonisasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). UU tersebut memuat batas pengenaan dasar yang semula 0,3 persen menjadi 0,5 persen. Itu memberikan ruang bagi pemda untuk membuat
kenaikan tarif PBB P2.
Baca juga: Kemendagri Terbitkan Surat Edaran, Minta Kepala Daerah Tinjau Ulang Kenaikan PBB |