Penyelenggara Pemilu di Jabar Paling Banyak Diadukan ke DKPP

Jakarta: Sebanyak 950 penyelenggara pemilu diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sepanjang 2025. Pengaduan terbanyak berasal dari Jawa Barat.

"Jika DKPP mencatat jumlah pelanggaran yang terbesar per provinsi adalah Jawa Barat, kemudian disusul Papua, Papua Induk, kemudian Sumatra Utara, Sumatra Selatan," ujar Ketua DKPP, Heddy Lugito, di Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Selasa, 9 Desember 2025.

Berdasarkan catatan DKPP, pengaduan terhadap penyelenggara pemilu di Jawa Barat mencapai 126 perkara. Kemudian, pengaduan terhadap penyelenggara pemilu di Papua sebanyak 94 perkara, Sumatra Utara 88 perkara, dan Sumatra Selatan 74 perkara.
 

Baca Juga:  DPR akan Perkuat Penegakan Etik oleh DKPP dalam Revisi UU Pemilu

Terkait tingginya pengaduan terhadap penyelenggara pemilu di Jawa Barat, Heddy mengaku belum bisa menjawabnya. Pihaknya masih meneliti masalah tersebut.

"Mengapa Jawa Barat? Saya secara ilmiah belum bisa menjawab. Karena sekarang sedang dilakukan penelitian secara intensif, yaitu Penelitian Indeks Kepatuan Etik Pelanggaran Pemilu, dan baru selesai nanti bulan Januari," ujar dia.

Heddy menjelaskan rata-rata di Jawa Barat, masalah kualitas penyelenggara pemilu cukup tinggi, selain kuantitasnya. "Kualitas penyelenggara itu apa?, Salah satu pelanggaran etik yang berat itu di antaranya adalah pergeseran suara. Pergeseran suara, jadi nggak mengubah ya kan, menggeser suara," ujar dia.