Komisi II Dorong Peningkatan KPI ASN untuk Perbaiki Mentalitas

Jakarta: Pemerintah diminta meningkatkan indikator kinerja atau Key Performance Indicator (KPI) untuk memperbaiki mentalitas aparatur sipil negara (ASN). Proses digitalisasi sistem pemerintahan dinilai belum mampu mengubah perilaku ASN.

"Mentalitas sumber daya manusianya enggak berubah, masih absen, pulang, ngopi, sore absen lagi," kata Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda saat rapat dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir dari Antara, Rabu, 15 Juli 2026.

Rifqi mengatakan dari hasil beberapa indeks, reformasi birokrasi pemerintahan Indonesia sudah berjalan dan pelayanan publik semakin baik. Namun, hal itu belum efektif untuk menghasilkan output dan outcome dari pemerintahan.

Dia mencontohkan Government Effectiveness Index (GEI) Indonesia berada di posisi 82 dari 193 negara. Bahkan, indeks persepsi korupsi atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia berada pada peringkat 115 dari 180 negara.

Ilustrasi ASN. MI/Ramdani

Menurut dia, lemahnya penilaian kinerja membuat pekerjaan sebagai ASN kerap dianggap kenikmatan semata karena masalah pendapatan sudah terjamin. Berdasarkan aturan yang berlaku, seorang ASN bisa mendapatkan uang pensiun lebih lama dari masa pengabdiannya kepada negara.

Namun, uang pensiun yang didapatkan ASN belum tentu sebanding dengan efektivitas kinerjanya selama mengabdi. Sehingga, permasalahan penilaian kinerja harus diperbaiki melalui revisi Undang-Undang ASN yang sudah masuk Program Legislasi Nasional.

Rifqi berharap pekerjaan sebagai ASN jangan sampai hanya menjadi simbol stabilitas tanpa bekerja secara kompetitif.

"Jadi, orang bekerja itu memang pakai KPI, bagus kita pertahankan, enggak bagus ya out. Nah, ini yang sekarang jadi beban kita di daerah," kata Rifqi.