Proses Hukum Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Harus Transparan dan Akuntabel

Jakarta: Pemerintah melalui Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI mengapresiasi langkah cepat Polri yang telah mengidentifikasi terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus. Proses identifikasi dilakukan berdasarkan pemeriksaan saksi, barang bukti, dan analisis data di lapangan.

Kepala Bakom RI, Angga Raka Prabowo, mengatakan upaya ini menjadi bagian penting dalam memastikan penegakan hukum berjalan secara berbasis bukti.

“Kami mengapresiasi upaya kepolisian dalam menangani kasus ini, yang dengan cepat berhasil mengidentifikasi pelaku. Pemerintah menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa ini dan berharap saudara Andrie Yunus dapat segera pulih,” ujar Angga dalam keterangannya, Rabu, 18 Maret 2026.

Perkembangan tersebut diperkuat dengan langkah Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI yang mengamankan empat terduga pelaku. Para terduga tengah menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut untuk pendalaman ke tingkat penyidikan.

Menurut Angga, respons cepat dan profesional aparat penegak hukum merupakan elemen penting dalam menjaga kepercayaan publik di tengah situasi yang sensitif.

“Kami mencatat langkah cepat dan profesional aparat, baik Polri maupun Puspom TNI, sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang berjalan secara terbuka dan berbasis bukti,” kata dia.
 

Pemerintah menegaskan setiap tindak kekerasan terhadap warga negara tidak dapat ditoleransi, tanpa memandang latar belakang pelaku. Pemerintah berkomitmen agar proses hukum berjalan tegas, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Siapa pun pelakunya harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Angga.

Pemerintah menegaskan dugaan keterlibatan individu dalam peristiwa ini tidak mencerminkan institusi secara keseluruhan. Negara berkepentingan menjaga integritas institusi sekaligus memastikan kepercayaan publik tetap terjaga.

Pemerintah juga menghormati langkah TNI yang menangani secara terbuka dugaan keterlibatan anggotanya. Hal ini mencerminkan komitmen institusi negara dalam menjaga disiplin, profesionalisme, serta integritas di hadapan publik.

Di tengah proses hukum yang masih berjalan, pemerintah mengimbau masyarakat tetap tenang, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

“Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap bijak dalam menyikapi informasi serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi” ujar Angga.

Pemerintah juga berkomitmen mengawal proses ini hingga tuntas, serta memastikan perlindungan bagi setiap warga negara dalam menjalankan hak-haknya.

“Negara memastikan ruang demokrasi tetap aman dan terlindungi,” kata Angga.