Gerindra: APBN 2026 Katalisator Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Jakarta: Rapat Paripurna DPR mengesahkan UU APBN 2026 sebagai payung hukum postur anggaran pertama yang dirancang di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan postur belanja negara sebesar Rp3.842,7 triliun, pendapatan Rp3.153,6 triliun, dan defisit 2,68% PDB, APBN ini menandai arah baru kebijakan fiskal Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menegaskan bahwa pihaknya mendukung postur APBN 2026 yang berorientasi pada percepatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Hal itu diimplementasikan melalui berbagai program-program prioritas yang bermanfaat langsung untuk masyarakat.

“Kami mendukung pemerintah yang ingin menjadikan APBN 2026 sebagai katalisator untuk mendorong mesin pertumbuhan sektor swasta, sekaligus menyasar langsung perekonomian rakyat melalui program-program strategis nasional,” ujar Budisatrio melalui keterangan tertulis, Kamis, 25 September 2025.

Wakil Ketua Komisi I DPR itu menyampaikan, APBN 2026 dirancang untuk mendukung delapan agenda prioritas. Mulai dari ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan desa dan koperasi. 

Menurut dia, agenda-agenda tersebut akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), perbaikan gizi dan kesehatan masyarakat, serta memberikan multiplier effect bagi perekonomian daerah. 
 

Baca juga: Ini Delapan Agenda Prioritas APBN 2026

Di saat yang sama, APBN juga diarahkan untuk menjadi jaring pengaman sosial yang dapat menjaga daya beli masyarakat. Khususnya kelompok ekonomi rentan.

Namun, APBN 2026 harus dikelola dan dikawal. Agar, setiap rupiah dibelanjakan secara tepat sasaran, akuntabel, transparan, efisien, dan terserap optimal. 

Ilustrasi APBN. Foto: Dok. MI.

"Karena pada dasarnya program strategis nasional sudah dirancang untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat, namun manfaatnya hanya akan terasa apabila anggaran dibelanjakan dengan cepat, tepat, dan terkelola dengan baik,”  jelas Budisatrio.

Terkait alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai turun dibanding outlook APBN 2025, Budisatrio menekankan bahwa daerah akan menikmati lebih besar total belanja pemerintah pusat. Jumlahnya mencapai Rp1.376,9 triliun.

“Penurunan TKD tidak bisa dibaca secara parsial. Justru melalui UU APBN 2026 total belanja pemerintah pusat yang mengalir ke daerah hampir mencapai dua kali lipat angka TKD, yaitu Rp1.376,9 triliun," sebut Budisatrio.

Anggaran tersebut diwujudkan dalam berbagai program strategis yang langsung menyentuh masyarakat, mulai dari Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, PIP dan KIP Kuliah, bantuan kesehatan JKN, hingga subsidi KUR, pupuk, dan energi.

"Angka ini menunjukkan bahwa pembangunan tetap berangkat dari daerah, melalui program-program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Dengan desain seperti ini, kita bisa memastikan pemerataan manfaat APBN, mulai dari pemenuhan gizi, akses pendidikan berkualitas, kesehatan masyarakat, hingga pemberdayaan ekonomi dan masyarakat desa,” jelas Budisatrio.

Setelah pengesahan UU APBN 2026, DPR, khususnya Fraksi Gerindra, akan menjalankan fungsi pengawasan implementasi program-program strategis pemerintah. Fokus pengawasan diarahkan pada optimalisasi penyerapan anggaran sekaligus eksekusi program yang tepat sasaran. 

Budisatrio menegaskan harapan pihaknya anggaran tidak hanya sekedar terserap. Namun, juga benar-benar memberikan dampak nyata dalam menggerakkan roda perekonomian sekaligus pemerataan pembangunan.

“Saya telah menginstruksikan seluruh anggota DPR Fraksi Partai Gerindra dari setiap Komisi untuk turun langsung dan mengawal implementasi program strategis. Hal ini dilakukan agar penyerapan anggaran dapat berdampak pada peningkatan produktivitas ekonomi, pembukaan lapangan kerja berkualitas, dan berkontribusi pada pemerataan pembangunan,” ujar dia.