DPRD Jakarta Janjikan Transparansi Gaji dan Tunjangan Anggota Dewan

Jakarta: DPRD DKI Jakarta berjanji lebih terbuka terkait gaji dan tunjangan yang diterima 106 anggota dewan. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah usai bertemu dengan perwakilan massa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) yang menggelar unjuk rasa terkait tunjangan dan gaji anggota dewan di depan Gedung DPRD DKI Jakarta.

"Terkait gaji dan tunjangan kami pastikan bahwa apa yang kami dapat dari gaji dan tunjangan juga dikembalikan kepada masyarakat melalui advokasi, melalui aspirasi dan sebagainya," beber Ima, Kamis, 4 September 2025.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu menyebut dirinya sejak periode pertama sudah mempublikasikan gaji, tunjangan, hingga laporan keuangan bulanan agar bisa diakses oleh masyarakat. Ima menilai, DPRD DKI Jakarta bisa mempertanggungjawabkan secara terbuka apa yang diterima dan digunakan oleh para anggota dewan.

"Jadi, masyarakat bisa bebas melihat dan kita bisa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat," jelas Ima.
 

Baca juga: Terima Massa Pedemo, DPRD DKI Setuju Evaluasi Tunjangan Rumah hingga BUMD

Sebelumnya, massa dari Aliansi Mahasiswa Peduli Sosial dan Demokrasi (AMPSI) menggelar demo di depan Gedung DPRD DKI Jakarta. Adapun tiga poin tuntutan, yaitu pertama meminta transparansi dan evaluasi gaji serta tunjangan DPRD DKI Jakarta yang dinilai lebih besar daripada DPR RI. 

Kedua, menuntut penurunan sekaligus penghapusan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta yang dianggap berlebihan dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Ketiga, mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap laporan keuangan BUMD DKI Jakarta, khususnya Darma Jaya, Pasar Jaya, Food Station, PAM Jaya, dan Jakpro. 

Menanggapi hal itu, Ima mengatakan pihaknya akan membahas tuntutan mahasiswa bersama Gubernur Jakarta Pramono Anung. Ia juga mengatakan revisi soal tunjangan akan dibicarakan dalam rapat anggaran berikutnya.

"Untuk revisinya, kami akan diskusi bersama ketika rapat anggaran berikutnya," kata Ima.