KPK Minta Pj Sekda Sumut Jelaskan Pergeseran Anggaran Terkait Suap Proyek Jalan

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Sumatra Utara (Sumut), Muhammad Armand Effendy Pohan, pada Selasa, 22 Juli 2025. Dia diminta menjelaskan soal pergeseran anggaran terkait kasus dugaan suap pada proyek jalan di Sumut.

“Secara umum yang didalami terhadap saksi yang hari ini dipanggil adalah terkait dengan pergeseran anggaran,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 23 Juli 2025.

Budi mengatakan pergeseran anggaran terjadi pada dua proyek Dinas PUPR Sumut. Dia enggan memerinci total perputaran uang yang diketahui Armand.

“Kan sebelumnya belum masuk di dalam perencanaan anggaran, kemudian proyek itu muncul, ada (penggeseran anggaran) dan itu bagaimana prosesnya kita dalami,” ucap Budi.

KPK menetapkan lima tersangka atas OTT di Sumut. Mereka yakni Kepala Dinas nonaktif PUPR Provinsi Sumut Topan Obaja Putra Ginting (TOP), Kepala UPTD Gn Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut Rasuli Efendi Siregar (RES), PPK pada Satker PJN Wilayah I Provinsi Sumut Heliyanto (HEL), Direktur Utama PT DNG M Akhirun Efendi Siregar (KIR), dan Direktur PT RN M Rayhan Dalusmi Pilang (RAY).

KPK menyita Rp231 juta dalam OTT di Sumut. Namun, uang itu cuma sisa atas pembagian dana yang sudah terjadi.

Dalam kasus ini, tersangka pemberi menjanjikan suap 10 sampai 20 persen dari nilai proyek yang diberikan sebesar Rp231,8 miliar. KPK menduga dana yang disiapkan untuk menyuap mencapai Rp46 miliar.