Pemerintahan Presiden Prabowo Tunjukkan Komitmen Jadikan UMKM Tulang Punggung Ekonomi

Jakarta: Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mengapresiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sebab, dinilai telah menunjukan komitmen menjadikan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi nasional.

"Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo sudah menunjukkan komitmen kuat untuk mendorong UMKM menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Kami di DPR akan memastikan seluruh kebijakan pendukungnya berjalan konsisten,” kata Lamhot melalui keterangan tertulis, Jumat, 17 Oktober 2025.

Politikus Partai Golkar itu menyampaikan sejumlah masukan agar pemberdayaan UMKM semakin maksimal. Di antaranya, mempermudah pengurusan sertifikasi dan perizinan usaha. 

Usulan itu disampaikan Lamhot merespons pernyataan Menteri UMKM Maman Abdurahman yang mengakui beratnya perjuangan pelaku UMKM dalam mendapatkan berbagai sertifikasi. Mulai dari Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga izin BPOM, sertifikasi halal, HaKI, dan PIRT

“Banyak pelaku UMKM yang kesulitan bukan karena kurangnya ide atau produk, tetapi karena tersandung proses sertifikasi dan perizinan yang berbelit. Pemerintah harus memastikan proses ini sederhana, cepat, dan terintegrasi,” ungkap Lahot.

Baca juga:  Menteri Maman Ungkap Perjuangan UMKM Lewati Banyak Pintu untuk Dapatkan Sertifikasi

Lamhot menyampaikan, pengakuan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah telah memahami akar persoalan UMKM. Maka, dibutuhkan upaya mempercepat langkah perbaikannya melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.

“Langkah Pak Menteri Maman untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dan digitalisasi data melalui sistem Sapa UMKM adalah arah yang sangat tepat. DPR mendukung penuh agar kebijakan ini berjalan efektif dan terintegrasi dengan kementerian teknis lainnya,” ungkap Lamhot.

Menteri UMKM Maman Abdurahman dan Wakil Ketua Komisi VII DPR Lamhot Sinaga. Foto: Istimewa.

Ketua Umum Ikatan Alumni Untirta Serang itu menilai Kementerian UMKM sudah banyak melakukan langkah-langkah untuk mempermudah perizinan, termasuk membantu perlindungan usaha mikro. Kebijakan tersebut sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk mempermudah para pelaku usaha dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan.

“Untuk itu, saya memberikan apresiasi kepada Kementerian UMKM di bawah komando Menteri Maman Abdurahman. Ini adalah bentuk nyata dari arahan Presiden Prabowo untuk menjadikan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi nasional,” sebut Lamhot.

Menurut Lamhot, kemudahan memperoleh NIB dan berbagai sertifikasi merupakan kunci agar UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu tumbuh dan menembus pasar ekspor. Ia menilai, penyederhanaan sistem sertifikasi juga akan memperkuat daya saing produk lokal di tengah derasnya arus barang impor.

Baca juga:  Menteri Maman Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Digitalisasi dan Kolaborasi

“Kalau UMKM ingin naik kelas, maka negara harus hadir untuk menghilangkan hambatan struktural yang mereka hadapi. Sertifikasi halal, izin BPOM, dan perlindungan HaKI tidak boleh menjadi beban, melainkan jaminan agar produk mereka diterima lebih luas,” ujar Lamhot

Lebih lanjut, Lamhot juga menekankan pentingnya pendampingan teknis dan edukasi digital bagi pelaku UMKM, terutama yang berada di daerah. Menurut dia, banyak pelaku usaha mikro di luar Jawa yang masih menghadapi kesenjangan informasi dan akses terhadap lembaga sertifikasi.

“Digitalisasi proses seperti yang dirancang Kementerian UMKM harus disertai dengan bimbingan teknis di lapangan. Pemerintah daerah, BUMN, dan sektor swasta perlu ikut mengambil peran,” kata Lamhot.