KPU dan Bawaslu Diminta Awasi Ketat Rekapitulasi Suara di Kabupaten Paniai

Jakarta: KPU dan Bawaslu diminta memantau khusus potensi perampokan dan manipulasi suara hasil pemilu di Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Selain indikasi kuat adanya dugaan intervensi pihak tertentu untuk meloloskan agenda politik pribadi atau sekelompok orang dan partai tertentu, pleno di tingkat Kabupaten belum dilaksanakan.

Bukan hanya itu, penyimpanan kotak-kotak suara tanpa pengawasan ketat pihak keamanan dan KPU juga menimbulkan kekhawatiran adanya upaya pemindahan suara secara diam-diam.

"Di Kabupaten Paniai ini situasi sangat gawat. Ada dugaan intervensi orang tertentu yang ingin menekan KPU agar memanipulasi hasil suara yang diberikan oleh masyarakat di TPS. Sampai saat ini pleno tingkat Kabupaten belum juga dilaksakan. Ini ada apa? Kenapa harus ditunda-tunda lagi. Makin lama waktu diulur artinya peluang untuk masuknya agenda lain itu sangat mudah," ungkap tokoh pemuda Kabupaten Paniai, Samneles Pigai,  kepada wartawan, Kamis, 22 Februari 2024.

Menurut dia, waktu pleno yang terus diundur menimbulkan kecurigaan ada operasi pihak tertentu yang ingin mengubah hasil sesuai dengan keinginannya. Bahkan, santer terdengar di masyarakat adanya pengondisian pada penyelenggara agar hasil pemilu di tingkat TPS dan distrik diatur lagi.

"Kami sangat khawatir hasilnya bisa berbeda dari suara yang diberikan masyarakat. Makanya kami minta dengan tegas agar Kabupaten Paniai ini harus jadi atensi pusat, termasuk dari pihak keamanan supaya diawasi betul, sehingga tidak terjadi manipulasi suara, baik untuk pilpres, DPR, DPD, DPR provinsi, dan DPR kabupaten," ujar dia.
 

Baca Juga:  Polisi Pastikan Kawal Pemungutan Suara Ulang di Kota Malang

Di samping itu, dia menyayangkan penyimpanan kotak suara hasil pemilu di ruko-ruko luar kantor yang pengamanan dan pengawasannya sangat lemah. Seharusnya penyimpanan logistik dilakukan di Gudang KPU.

"Artinya orang bisa keluar masuk dengan mudah, bahkan buka kotak suara yang artinya ada upaya pihak tertentu yang ingin mengatur-atur hasil di C1 Plano mau pun C1 rekapan. Ini sangat berbahaya karena potensi perampokan suara itu bisa sangat mudah dilakukan," ujar dia.

Dia mengingatkan pihak keamanan, Bawaslu, dan KPU pusat memantau secara khusus Kabupaten Paniai supaya hasil pemilu tidak dimanipulasi. Jika terjadi aksi manipulasi hasil suara masyarakat, potensi konflik akan sangat besar.

"Bayangkan kalau masyarakat begitu tahu hasilnya ternyata berbeda dengan hasil pleno di Kabupaten, itu bisa menimbulkan gejolak yang luar biasa. Kami ingatkan agar jangan sampai terjadi amuk massa hanya karena ulah pihak tertentu yang punya ambisi politik pribadi di daerah ini lalu bisa sewenang-wenang mengatur hasil pemilu. Itu tidak boleh," ujar Samneles.