Menkeu Purbaya Bongkar Modus Under Invoicing Ekspor Sawit

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan praktik manipulasi harga ekspor atau under invoicing pada komoditas sawit melalui modus operandi perusahaan eksportir nakal yang menggerus potensi penerimaan pajak negara.

Purbaya mengatakan, sebelumnya pernah membentuk tim investigasi khusus yang memanfaatkan integrasi data dari sistem National Single Window (NSW) yang menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk menelusuri adanya tindakan under invoicing pada ekspor sawit.

"Saya langsung datang ke NSW, National Single Window, yang dibawah Kementerian Keuangan, itu semua ekspor-impor data di situ, tapi pada waktu itu saya tanya mereka enggak bisa jawab, saya panggil jagoan-jagoan dari Kementerian Keuangan untuk gabung di situ, kita buat namanya Tim 10 di situ, itu mengemploy AI segala macam di situ, untuk melihat apakah betul di industri misalnya sawit ada under invoicing," ungkap Purbaya dalam Konferensi Pers Tentang Strategi Perekonomian Hadapi Krisis Global yang digelar di Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.
 

Baca juga: Purbaya Andalkan Sektor Swasta Demi Capai Ekonomi Tumbuh 6,5% di 2027

(Ilustrasi kelapa sawit. Foto: Dokumen Ditjenbun Kementan)
 

Purbaya menambahkan melalui investigasi acak terhadap sepuluh perusahaan eksportir Crude Palm Oil (CPO), ditemukan pola manipulasi dokumen yang terstruktur dengan skema perusahaan di Indonesia melaporkan penjualan CPO ke anak perusahaan mereka di Singapura dengan harga yang jauh di bawah standar, sebelum akhirnya kargo fisik tersebut dikirimkan langsung ke Amerika Serikat.

"Terus barangnya dia kirim ke Amerika lewat anak perusahaan Singapura itu. Jadi kapalnya sih langsung dari Indonesia ke Amerika misalnya, tapi kertasnya dimainkan di Singapura. Dulu kita gak bisa deteksi, karena kita gak tahu di Amerika seperti apa pricingnya," jelas Purbaya.

Berbekal penelusuran data dengan alat bantu AI untuk mencari data importasi dari Amerika Serikat, Purbaya mengatakan berhasil membandingkan disparitas harga yang mencolok.

Ia mengatakan harga jual di titik akhir mencapai dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan harga yang dilaporkan di Indonesia sehingga negara mengalami kerugian. "Dari situ saya sudah dirugikan setengah dari potensi pendapatan saya. Jadi Kementerian Keuangan saya rugi," tukas Purbaya.