Jangan Hanya Hemat Energi, WFH Juga Harus Perbaiki Birokrasi

Jakarta: Pemerintah menerapkan work from home (WFH) sebagai kebijakan sebagai salah satu solusi mengatasi krisis energi akibat Konflik Timur Tengah. Baik pegawai pemerintah maupun sektor swasta didorong untuk melaksanakan WFH satu hari dalam sepekan.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas YARSI, Perdana Wahyu Santosa, mengatakan, penerapan WFH jangan hanya jadi solusi atas krisis energi. Menurutnya, kebijakan ini jadi momentum untuk memperbaiki birokrasi.

"WFH harus terbukti memperbaiki layanan, memperkuat disiplin fiskal, dan membuat budaya kerja Indonesia lebih modern," ujar Perdana, mengutip laman resmi Universitas YARSI, Senin, 6 April 2026.

Ia menjelaskan, WFH tidak otomatis identik dengan efisiensi. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengingatkan bahwa manfaat telework biasanya optimal bila ditopang perangkat TIK, manajemen kinerja, dan tata kelola komunikasi yang baik.

"Tanpa itu, telework bisa mengurangi koordinasi dan aliran pengetahuan," jelasnya.

Perdana menerangkan, WFH satu hari per minggu yang dipilih pemerintah sebenarnya cukup moderat, bahkan hati-hati. Meski begitu, hasilnya akan ditentukan oleh kesiapan digital birokrasi, bukan oleh surat edaran semata.

Ia menambahkan, Indonesia memang punya modal awal: indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional 2024 telah naik menjadi 3,12 dengan kategori baik. Peringkat Indonesia dalam UN E-Government Survey 2024 naik ke posisi 64 dari 193 negara.

"Tetapi 'baik' bukan berarti selesai. Ia baru berarti kita tidak lagi punya alasan untuk bekerja dengan kebiasaan lama yang mahal," katanya.


Ilustrasi Pexels

Perdana mendorong jika perluasan WFH harus diiringi dengan tanda tangan elektronik, interoperabilitas data, dan sistem layanan daring tetap lamban. Tanpa itu publik hanya akan mewarisi birokrasi yang jauh secara fisik tetapi tetap dekat dengan masalah.

"Satu hari WFH bukan sekadar kebijakan sementara. Ia bisa menjadi pintu masuk menuju negara yang lebih efisien, lebih digital, dan lebih tahan banting tanpa harus kehilangan denyut ekonominya," ucapnya.