Integrasi CCTV Gedung Empat Lantai di Jaktim Segera Berlaku

Jakarta: Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur mulai mematangkan langkah integrasi kamera pengawas (CCTV) pada gedung-gedung bertingkat minimal empat lantai. Kebijakan ini merupakan instruksi langsung Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, guna memperkuat sistem keamanan kota berbasis teknologi dan mendukung transformasi Jakarta Smart City.

"Terkait pemasangan CCTV di gedung-gedung memang harus dibicarakan dengan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait," kata Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) Jakarta Timur, Wiwit Djalu Adji, saat dihubungi di Jakarta, dilansir Antara, Senin, 6 April 2026.
 

Wiwit menjelaskan bahwa selama ini CCTV yang terpasang di gedung bertingkat umumnya bersifat privat untuk kepentingan internal pengelola. Melalui kebijakan baru ini, pengelola gedung didorong untuk menyediakan kamera yang mengarah ke ruang publik agar dapat terhubung langsung dengan sistem pemantauan milik Pemprov DKI Jakarta.

Integrasi ini diproyeksikan memberikan manfaat besar, mulai dari pemantauan lalu lintas hingga deteksi dini potensi tindak kriminalitas di area publik. Dengan sistem yang terhubung, pihak berwenang tidak perlu lagi meminta data secara manual kepada pengelola gedung jika terjadi insiden di lapangan.

"Kalau untuk CCTV yang mengarah ke luar gedung, seperti ke jalan atau area publik, itu memang belum ada. Nanti dengan adanya CCTV di luar gedung, bisa membantu memantau kejadian seperti kriminalitas secara real time. Ini mempermudah karena data sudah langsung terintegrasi," jelas Wiwit.
 
Sudin Citata Jakarta Timur memperkirakan terdapat sekitar 100 hingga 200 bangunan di wilayahnya yang memiliki ketinggian empat lantai atau lebih. Saat ini, koordinasi lintas instansi terus dilakukan untuk menyusun standar teknis, mekanisme pelaksanaan, hingga payung hukum terkait sanksi bagi pengelola yang tidak patuh.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa kewajiban koneksi CCTV ini sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) yang berlaku. Langkah modernisasi ini diharapkan dapat menjangkau seluruh wilayah Jakarta hingga tingkat kelurahan guna menciptakan kota yang lebih aman dan terintegrasi.