JK Respons Niat Presiden Prabowo Jadi Mediator AS-Israel dengan Iran

Jakarta: Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), merespons rencana Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi mediator dalam konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran. JK menilai misi perdamaian tersebut akan menghadapi jalan terjal, terutama setelah adanya perjanjian dagang resiprokal antara Indonesia dan AS yang dianggap menempatkan posisi Indonesia tidak sejajar.

“Sayangnya, Indonesia telah mengadakan perjanjian yang tidak seimbang, dan sangat merugikan Indonesia. Itu saja kita tidak setara Amerika. Bagaimana mendamaikan orang yang tidak setara dalam keadaan ini?” ujar JK di Jakarta, dilansir Antara, Minggu, 1 Maret 2026.
 

JK memandang bahwa meskipun niat Prabowo merupakan hal yang positif, situasi geopolitik saat ini jauh lebih kompleks. Menurutnya, dominasi sikap Amerika Serikat di panggung dunia menjadi faktor penentu utama yang sulit ditembus, berkaca pada sulitnya mendamaikan konflik Israel-Palestina selama ini.

“Rencana itu baik saja, tetapi ini situasi yang jauh lebih-lebih besar masalahnya. Ya, Israel dengan Palestina saja tidak bisa, sulit didamaikan, karena dunia ini sangat ditentukan oleh sikap Amerika,” ujar tokoh perdamaian tersebut.

Ketegangan di Timur Tengah mencapai puncaknya setelah Israel melancarkan serangan udara ke Iran pada 28 Februari 2026. Hal ini diperparah dengan pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengonfirmasi dimulainya operasi tempur besar-besaran, termasuk serangan roket yang menghantam Teheran hingga menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.


Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dikonfirmasi meninggal dunia pada Minggu, 1 Maret 2026. (EPA / KHAMENEI OFFICIAL WEBSITE)

Pemerintah Iran telah mengonfirmasi wafatnya Khamenei pada 1 Maret 2026 dan menetapkan masa berkabung selama 40 hari. Sebagai aksi balasan, Iran meluncurkan serangan roket ke wilayah Israel serta sejumlah target di Qatar, Uni Emirat Arab, hingga Bahrain.

Menanggapi eskalasi ini, Kementerian Luar Negeri RI sebelumnya menyatakan kesiapan Presiden Prabowo Subianto untuk bertolak ke Iran guna memfasilitasi dialog internasional. Misi ini diharapkan dapat meredam konflik bersenjata dan menciptakan kembali stabilitas keamanan di kawasan tersebut.