Ganjar Dorong Hak Angket Usut Kecurangan Pilpres, Mendagri: Ada Mekanismenya

Jakarta: Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai politik pengusungnya menggunakan hak angket mengusut dugaan kecurangan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menjelaskan pengajuan hak angket ada mekanismenya.

"Saya kira ada mekanismenya, untuk hak angket ada prosesnya. Itu ide, itu hak dari pada partai politik atau siapa pun. Tapi kan ada mekanismenya," kata Tito di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa, 20 Februari 2024.
 

Baca Juga:  Mendagri Minta Masyarakat Lapor ke Bawaslu Bila Temukan Kecurangan

Hak angket menjadi salah satu upaya meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait pelaksanaan kontestasi politik tersebut. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menekankan Koalisi Perubahan siap mendukung usulan hak angket di DPR terkait kecurangan Pilpres 2024. 

Bila dibutuhkan, data-data terkait kecurangan Pilpres 2024 akan disampaikan. "Saya yakin partai Koalisi Perubahan siap untuk menjadi bagian dari itu," ucap Anies di Posko Tim Hukum Nasional (THN) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Mampang Square, Jakarta Selatan, Selasa, 20 Februari 2024.

Anies menyambut baik usulan hak angket. Terlebih, usulan itu disampaikan Ganjar Pranowo yang didukung PDI Perjuangan sebagai fraksi terbesar di DPR saat ini.

"Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang besar. Kami yakin Koalisi Perubahan Partai NasDem, PKB, PKS akan siap untuk bersama-sama," kata Anies.