Pimpinan DPR RI Diminta segera Wujudkan Perlindungan Menyeluruh Bagi PRT

Jakarta: Pimpinan DPR diminta segera mewujudkan perlindungan menyeluruh terhadap pekerja rumah tangga (PRT). Perlindungan tak akan terwujud jika tidak ada kepedulian pimpinan DPR RI untuk mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi undang-undang. 

"Karena tidak memiliki aturan yang melindungi, ancaman pelanggaran hak-hak dasar pekerja rumah tangga akan sulit diatasi dan pekerja rumah tangga akan selalu menjadi korban," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat (Rerie), dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 6 Agustus 2024.

Berdasarkan data Jaringan Advokasi Nasional untuk Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT), 10 hingga 11 Pekerja Rumah Tangga (PRT) menjadi korban kekerasan dalam sehari. Setidaknya, kekerasan terjadi setiap dua jam.

"Bila dalam satu hari tercatat 24 jam, berarti setiap dua jam terjadi satu tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak dasar PRT di Indonesia," ungkap dia.
 

Baca juga: Lestari Moerdijat Desak DPR Segera Melanjutkan Pembahasan RUU PPRT

Menurut Rerie, hal itu merupakan catatan yang memprihatinkan. Padahal, Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 

"Apakah negara ini akan dilihat sebagai negara yang patuh menjalankan amanah konstitusi untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan? Sangat tergantung pada kepedulian pimpinan DPR RI untuk mewujudkan undang-undang yang memberi
perlindungan menyeluruh kepada para PRT," tegas legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu. 

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu sangat berharap pimpinan DPR RI dapat mengambil langkah yang tepat untuk merealisasikan undang-undang yang mampu memberi perlindungan bagi PRT di sisa periode 2019-2024. Sehingga, Indonesia bisa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang diwarisi para pendiri bangsa.